Menkumham: Sistem Hukum Indonesia Buruk

Padang

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Patrialis Akbar mengatakan, sistem hukum di Indonesia masih buruk, sehingga membawa dampak negatif antara lain pada pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan tahanan.

"Sistem hukum di negara kita masih buruk. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Kementerian Hukum dan HAM belum terbangun dengan baik," kata Patrialis saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan sebuah Sekolah Dasar Muhammadiyah di Simpang Haru, Sumatera Barat, Sabtu.

Patrialis menjelaskan, salah satu masalah lembaga pemasyarakatan adalah kelebihan kapasitas penghuni.

Hal itu antara lain karena Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki data akurat tentang masa pidana seorang narapidana.

Menurut Patrialis, hal itu sebenarnya bisa dihindari jika pengadilan segera menyampaikan petikan putusan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan begitu, pihak lembaga pemasyarakatan bisa mengetahui kapan seseorang divonis dan kapan seorang terpidana bisa memperoleh haknya, seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, grasi, remisi, dan lainnya.

Masing-masing hak itu bisa didapat dengan syarat tertentu, antara lain kejelasan masa pidana yang sudah dijalani.

Patrialis juga menyoroti kecenderungan kepolisian dan kejaksaan yang mudah menahan orang. Dia berharap, kepolisian dan kejaksaan tidak perlu menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana ringan.

Bahkan, dalam beberapa kasus, Patrialis menemukan seseorang ditahan dalam kasus yang sebenarnya masuk ranah perdata.

"Hal itu mengakibatkan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan kelebihan kapasitas, sehingga pelayanan mrnjadi tidak maksimal," kata Patrialis.

Patrialis menyebutkan, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 135 ribu orang.

Sebanyak 45 ribu dari jumlah itu ditahan karena kasus narkoba. Sedangkan lima ribu lainnya berusia di bawah 18 tahun atau masuk kategori anak-anak.

sumber: news.yahoo.com Sabtu, 27 Maret 2010