Kemenkumham Berhasil Laksanakan 12 Program Kerja

Jakarta

Sedikitnya 12 program kerja Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan jaminan hak serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat dinilai sudah berhasil dilaksanakan. Terkait dengan itu, Komisi III DPR memberikan apresiasi atas keberhasilan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/5).

Ke-12 program dimaksud, antara lain program perencanan hukum dan HAM, pembentukan hukum dan HAM, peningkatan kesadaran hukum dan HAM, penerapan pemeritahan yang baik dan bersih, penerapan akuntabilitas, peningkatan pelayanan dan bantuan hukum, penguatan penegakan hukum, peningkatan kualitas produk hukum, dan penguataan kesetaraan gender.

"Program tersebut dilaksanakan oleh berbagai jajaran di Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan jaminan hak serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Hal pertama yang dilakukan adalah menyusun rencana kerja program beserta anggarannya. APBN-P rencananya akan mendapat anggaran sebesar Rp 5,320 triliun. Dengan kata lain ada penambahan sebesar Rp 710,4 miliar," kata Patrialis.

Kementerian Hukum dan HAM, menurut dia, akan menggunakan anggaran tersebut untuk rehabilitasi gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat yang rusak akibat gempa, pembenahan sejumlah lapas dan rutan serta pelayanan imigrasi. Target pencapaian Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp 1,5 triliun.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR terkait kekhawatiran subordinasi Mahkumjapol, Partialis menegaskan, kekhawatiran subordinasi Mahkumjapol tidak akan pernah terjadi.

"Nanti akan kelihatan, di garis mana kami akan bekerja. Jadi tidak ada subordinasi dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. MoU yang tidak jalan, memang betul. Tapi kami akan meningkatkan law enforcement. Kami akan buat grafik-grafik yang bisa kami pantau," ujarnya.

Menurut dia, pembentukan Mahkumjapol yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM bersama Jaksa Agung, sebagai forum koordinasi dan konsultasi dalam menegakkan rule of law di Indonesia. Dalam rangka peningkatan peran PPNS, pihaknya telah melakukan pengangkatan sebanyak 29.526 orang pejabat PPNS di seluruh Indonesia.

Namun demikian, Komisi III tetap mendesak Menkum dan HAM untuk menjadikan forum Mahkumjapol sebagai sarana meningkatkan koordinasi dan konsultasi agar tercapai tujuan penegakan hukum dengan tetap memperhatikan independensi dan tidak ditujukan untuk saling mengintervensi antarpenegak hukum.

Selain itu, Komisi III juga mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk mempercepat proses pembahasan interdept terhadap RUU yang menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2010, sekaligus mendesak agar Menteri Hukum dan HAM merealisasikan APBNP 2010 secara efektif, efisien dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sumber: suarakarya-online.com Selasa, 11 Mei 2010