Cool Blue Outer Glow Pointer

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

Saturday, June 26, 2010

Hak Pilih TNI Tergantung Komandan

Jakarta
Pemerintah menyerahkan kepada petinggi-petinggi TNI dan Kapolri, apakah TNI dan Polri sudah pantas menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada para komandan TNI dan Polri, apakah TNI dan Polri sudah pantas menggunakn hal pilihnya. Pasalnya, masih ada kekhawatiran akan terjadi perpecahan di tubuh TNI dan Polri jika TNI diberikan hak pilih. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar usai shalat Jumat (25/6).

"Sepengetahuan kita, hak pilih TNI itu kita harus dapat masukan dari panglima TNI dan Kapolri. Kira-kira dari panglima TNI sudah memungkinkan belum untuk memilih," paparnya.

"Ini berkaitan dengan pilihan politik. Jangan sampai TNI itu tidak satu di dalam bidang ke-TNI-annya gara-gara berbeda dalam bdg politik. Itu saja yang dikhawatirkan. Jangan sampai TNI pecah."

Ia pun menilai keinginan semua pihak tentu semua bisa berdemokrasi di tengah perbedaan-perbedaan pilihan, dan tetap menjadi satu. "Yang diinginkan itu, kita siap untuk berdemokrasi, berbeda pilihan, dan tidak pecah dalam kesatuan," imbuhnya lagi.

Ditambahkan Patrialis, sebenarnya pemerintah sama sekali tidak melarang pembatasan hak politik TNI ini. Bahkan ia mengaku setuju TNI menggunakan hak pilihnya.

"Saya pribadi setuju TNI/Polri memiliki hak pilih, tapi tergantung dari komandannya. Dulu sepengatahuan saya, komandan TNI dan Kapolri yang menginginkan jangan dulu. Bukan kita. Kalau kita tidak boleh melarang. Kan mereka warga negara masyarakat yang sama," serunya. "Semua warga republik ini tanpa kecuali mempunyai hak untuk memilih. Tidak ada satu pun pasal dalam UUD yang mengatakan tidak boleh memilih."

Menanggapi banyak pihak yang mengatakan kedewasaan TNI menjadi indikator kesiapan penggunaan hak pilih, Patrialis menegaskan TNI adalah sosok-sosok yang dewasa karena mereka ditempa dengan lebih keras dan disiplin.

"Kalau dewasa, pasti mereka dewasa. Mereka lebih disiplin dari sipil. Lebih hebat. Jadi kta tidak boleh mengatakan tidak dewasa politik. Persoalannya supaya kompak saja, jangan pecah," pungkasnya.

source: mediaindonesia.com Jumat, 25 Juni 2010

No comments:

Post a Comment