Sertijab dan Pisah Sambut Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat

Bandung

Suasana akrab dan kekeluargaan mewarnai jalannya serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Propinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (2/11). Bertempat di Aula Kanwil Jabar.

Siang itu tampak beberapa pejabat eselon I dan II Kemenkumham, juga beberapa tamu undangan dari pejabat-pejabat yang berdinas di propinsi Jabar, antara lain perwakilan dari Pangdam III Siliwangi, perwakilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jabar, dan beberapa tamu undangan lainnya.

Kakanwil Kemenkumham Jabar yang baru Mhd. Nasir Almi, S.H., M.M mengharapkan dapat bekerjasama dengan para Kepala Divisi (Kadiv), Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan seluruh pegawai yang berada di lingkungan Kanwil kemenkumham Jabar. “Kami akan menyesuaikan keadaan dan situasi yang ada di daerah ini,” ujarnya pada sambutannya. “Kami berdoa, berusaha, ikhlas dan tawakkal. Itu yang akan dilakukan di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan kepada kami,” tutur Nasir.

Kakanwil Kemenkumham Jabar yang lama Danny H. Kusumapradja, S.H., M. Hum yang kini menjadi pejabat eselon I Kemenkumham merasa waktu yang diberikan kepadanya selama mengemban tugas sebagai Kakanwil Jabar sangat singkat. “Rasanya sangat singkat saya berada di Jawa Barat,” kata Ka.BPSDM yang selama bertugas telah berpindah-pindah sebanyak 14 kali ini.

Sebanyak 24,5 tahun ia habiskan untuk berkeliling Indonesia menjabat berbagai macam jabatan struktural di lingkungan Kemenkumham, dan sebanyak 5,5 tahun ia menjabat di luar negeri. “Mohon doanya pada saya dan keluarga,” katanya mengenai tugas barunya sebagai Kepala BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Hukum dan HAM.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Abdul Bari Azed, mengatakan saat ini Kemenkumham banyak mendapat sorotan. Survey integritas pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk pelayanan publik menjadi acuan bagi Kemenkumham agar lebih meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. “Meskipun angka indeksnya mengalami peningkatan, namun demikian bukan berarti angka itu rendah. Hal ini tidak menjadikan kta mundur ataupun patah semangat,” katanya.

“Dengan adanya survey dan kemudian laporan keuangan kita sudah melampaui dari disclaimer menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan ini merupakan pintu masuk dari RB (Reformasi Birokrasi). Menyadari bahwa bersama-sama kita melakukan perbaikan peningkatan kinerja, kebersamaan, tidak ada lagi merasa dirinya lebih berat tanggung jawabnya. Kita sama-sama baik itu unit pusat maupun Kanwil, maupun sampai kepada UPT,” kata Sekjen.

sumber: kemenkumham.go.id, Tue, 16/11/2010