Perayaan HUT RI Untuk Membangun Komitmen Baru Dalam Upaya Pemecahan Berbagai Masalah Bangsa Indonesia

sumber: kemenkumham.go.id

Jakarta

Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-67 yang digelar di lapangan upacara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin menegaskan bahwa sebagai salah satu entitas pemerintah, Kemenkumham telah berkontribusi positif dalam mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum dan aparatur. "Berbagai capaian yang menggambarkan kinerja telah kita wujudkan, hal ini tercermin dari beberapa prestasi yang telah kita raih bersama berdasarkan hasil penilaian dari lembaga yang berwenang," ujar Menkumham.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Menkumham memaparkan beberapa prestasi yang telah diraih Kemenkumham, antara lain dengan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan, yang semula predikatnya disclaimer meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, "Kualitas pelayanan publik hasil survey integritas oleh KPK semula 5,30 menjadi 6,09, penilaian inisiatif anti korupsi semula 3,4 menjadi 5,7 serta meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM semula nilainya CC menjadi B," jelasnya.

Khusus pelayanan paspor dan Layanan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik (LPSE), berhasil masuk TOP 20 pada kompetisi Open Government Indonesia yang diselenggarakan oleh UKP4. "Untuk pelayanan paspor menduduki peringkat II dan akan dijadikan role model bagi institusi penyedia layanan publik baik BUMN maupun Kementerian/Lembaga lainnya," sahut Menkumham.

Di samping itu, dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini juga dilangsungkan peresmian penggunaan 30 satuan kerja (satker) baru guna mengatasi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Terkait ditengarai masih adanya adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat, telah ditetapkan 301 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai wilayah bebas dari korupsi.

"Dimana pencapaian tersebut telah diikuti dengan diterapkannya kode etik pegawai, penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dengan menerapkan sistem informasi manajemen pengawasan (SIMWAS) secara optimal dan konsisten, serta sistem pengendalian intern yang handal," kata Menkumham di hadapan seluruh peserta upacara yang berasal dari 11 unit utama.

Di lain kesempatan, Menkumham juga mengucapkan selamat kepada para pegawai yang telah memberikan pengabdian tulus sehingga kepadanya berhak diberikan tanda jasa satya lencana. Di akhir sambutannya, Menkumham mengucapkan selamat menyongsong Idhul Fitri 1 Syawal 1433 H. "Semoga momentum perayaan HUT RI kali ini, bisa kita gunakan untuk membangun komitmen baru dalam upaya pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia," tutupnya.

Turut hadir dalam upacara peringatan HUT RI tersebut Wakil Menkumham Denny Indrayana, Pejabat Eselon I, II, III dan IV Kemenkumham beserta istri/suami, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan, dan beberapa tamu undangan.

sumber: kemenkumham.go.id, Jumat, 17 Agustus 2012