Cool Blue Outer Glow Pointer

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

Saturday, August 30, 2014

Penerimaan CPNS KEMENKUMHAM RI 2014 (1)

Persyaratan Pendaftaran, Tata Cara Pendaftaran, Tahapan Seleksi, DLL, bisa lihat Pengumuman dibawah ini





Berikut ini adalah rincian formasi penerimaan CPNS di KEMENKUMHAM RI 2014

    RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
    KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
    TAHUN ANGGARAN  2014

    NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN GOL/ RUANG JUMLAH ALOKASI RENCANA PENEMPATAN
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
     JUMLAH 1000
    1 Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) DIII Akuntansi (II/c) 14 1 Biro Keuangan SEKRETARIAT JENDERAL
    1 Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    2 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    3 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
    1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    1 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
    1 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL
    1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    2 Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan (III/a) 2 2 Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
    3 Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi (III/a) 1 1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    4 Penyusun Bahan Bimbingan Teknis S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan (III/a) 4 2 Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
    2 Pusat Pengembangan Teknis BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
    5 Penyuluh Hukum S1 Hukum (III/a) 2 1 Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    1 Pusat Penyuluhan Hukum BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    6 Penyiap Bahan Publikasi dan Sosialisasi
    Informasi
    S1 Komunikasi/ S1 Teknik Informasi (III/a) 11 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    1 Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    4 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    2 Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
    1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    7 Pengelola Pemanfaatan Hasil Penelitian S1 Hukum (III/a) 9 1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    8 Pengelola Jabatan Fungsional DIII Manajemen (II/c) 16 1 Biro Kepegawaian SEKRETARIAT JENDERAL
    1 Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    6 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
    1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    1 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL
    1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    1 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
    9 Pengelola Informasi dan Dokumentasi S1 Teknik Informasi/ S1 Komunikasi (III/a) 4 2 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    2 Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    10 Pengelola Database S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer (III/a) 38 10 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    11 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    2 Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    2 Direktorat Informasi dan Komunikasi DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    10 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    3 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
    11 Pengelola dan Pemelihara Piranti TI S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer (III/a) 63 1 Biro Perencanaan SEKRETARIAT JENDERAL
    1 Biro Kepegawaian SEKRETARIAT JENDERAL
    1 Biro Umum SEKRETARIAT JENDERAL
    3 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    4 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    1 Direktorat Perdata DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    1 Direktorat Pidana DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    1 Direktorat Tata Negara DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    2 Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    1 Direktorat Daktiloskopi DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    5 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    13 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    2 Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    2 Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    2 Direktorat Intelijen Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    2 Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    2 Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    2 Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    2 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    1 Direktorat Teknologi Informasi DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
    1 Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
    1 Direktorat Diseminasi Hak Asasi Manusia DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
    3 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    3 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL
    3 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    2 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
    12 Pengadministrasi Keuangan S1 Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi (III/a) 12 1 Biro Keuangan SEKRETARIAT JENDERAL
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    2 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    3 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
    1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    1 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL
    13 Pengadministrasi Keuangan S1 Manajemen Keuangan/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Akuntansi (III/a) 2 1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    1 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
    14 Pengadministrasi Anggaran S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi (III/a) 50 1 Biro Perencanaan SEKRETARIAT JENDERAL
    (III/a) 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    (III/a) 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    (III/a) 34 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    (III/a) 1 Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    (III/a) 1 Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    (III/a) 1 Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    (III/a) 1 Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
    (III/a) 3 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    (III/a) 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    (III/a) 1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
    (III/a) 1 Sekretariat Badan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
    (III/a) 1 Sekretariat Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL
    (III/a) 1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    (III/a) 1 Sekretariat Badan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
    15 Penerjemah Pertama S1 Bahasa atau Sastra Inggris (III/a) 6 2 Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
    1 Sekretariat Direktorat Jenderal DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    1 Sekretariat Badan BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
    16 Pemeriksa Paten S1 Kimia/ S1 Biologi/ S1 Farmasi/ S1 Teknik Elektro/ S1 Fisika/ S1 Teknik Mesin/ S1 Teknik Sipil/ S1 Teknologi Pertanian/ S1 Teknologi Perikanan (III/a) 2 2 Direktorat Paten DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    17 Pemeriksa Merek S1 Hukum/ S1 Manajemen/ S1 Teknik/ S1 Farmasi/ S1 Humaniora (III/a) 2 2 Direktorat Merek DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    18 Pemeriksa Desain Industri S1 Senirupa, desain dan/atau teknik (III/a) 2 2 Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
    19 Auditor pertama S1 Akuntansi/ S1 Hukum/ S1 Manajemen Keuangan (III/a) 20 4 Inspektorat Wilayah I INSPEKTORAT JENDERAL
    4 Inspektorat Wilayah II INSPEKTORAT JENDERAL
    3 Inspektorat Wilayah III INSPEKTORAT JENDERAL
    3 Inspektorat Wilayah IV INSPEKTORAT JENDERAL
    3 Inspektorat Wilayah V INSPEKTORAT JENDERAL
    3 Inspektorat Wilayah VI INSPEKTORAT JENDERAL
    20 Penjaga Keamanan DIII Semua Jurusan (II/c) 472 31 LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) ACEH
    31 LAPAS WANITA SIGLI ACEH
    8 LAPAS KELAS III LANGSA ACEH
    15 LAPAS NARKOTIKA KELAS III LANGKAT SUMATERA UTARA
    31 LAPAS DHARMASRAYA SUMATERA BARAT
    31 LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT
    31 RUTAN PADANG SUMATERA BARAT
    12 LAPAS TERBUKA RUMBAI RIAU
    10 RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU RIAU
    5 LAPAS KELAS III SOROLANGUN JAMBI
    31 LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG SUMATERA SELATAN
    33 RUTAN DEPOK JAWA BARAT
    13 LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR JAWA BARAT
    8 LAPAS KELAS III BEKASI JAWA BARAT
    13 LAPAS KELAS III WARUNG KIARA JAWA BARAT
    8 RUTAN GUNUNG SINDUR JAWA BARAT
    10 LAPAS NARKOTIKA MADIUN JAWA TIMUR
    10 LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN JAWA TIMUR
    31 LAPAS BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN
    31 LAPAS PAHUWATO GORONTALO
    29 RUTAN WEDA MALUKU UTARA
    5 LAPAS KELAS IIB MERAUKE PAPUA
    5 LAPAS KELAS IIB SERUI PAPUA
    5 LAPAS KELAS IIB WAMENA PAPUA
    5 LAPAS KELAS IIB TIMIKA PAPUA
    5 LAPAS KELAS IIB FAK FAK PAPUA BARAT
    3 LAPAS KELAS IIB MANOKWARI PAPUA BARAT
    3 LAPAS KELAS IIB SORONG PAPUA BARAT
    5 Rumah Detensi Imigrasi Medan SUMATERA UTARA
    5 Rumah Detensi Imigrasi Surabaya JAWA TIMUR
    5 Rumah Detensi Imigrasi Pontianak KALIMANTAN BARAT
    4 Rumah Detensi Imigrasi Manado SULAWESI UTARA
    21 Pranata Imigrasi DIII Semua Jurusan (II/c) 159 16 Kantor Imigrasi Kelas III Takengon ACEH
    2 Kantor Imigrasi Kelas III Sabang ACEH
    2 Kantor Imigrasi Terempa KEPULAUAN RIAU
    2 Kantor Imigrasi Ranai KEPULAUAN RIAU
    16 Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Batam KEPULAUAN RIAU
    9 Kantor Imigrasi Kelas III Kediri JAWA TIMUR
    11 Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan JAWA TIMUR
    2 Kantor Imigrasi Kelas II Maumere NUSA TENGGARA TIMUR
    3 Kantor Imigrasi Kelas II Atambua NUSA TENGGARA TIMUR
    12 Kantor Imigrasi Kelas III Labuhan Bajo NUSA TENGGARA TIMUR
    13 Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau KALIMANTAN BARAT
    10 Kantor Imigrasi Tanjung Redep KALIMANTAN TIMUR
    13 Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu SULAWESI UTARA
    15 Kantor Imigrasi Kelas III Banggai SULAWESI TENGAH
    15 Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi SULAWESI TENGGARA
    15 Kantor Imigrasi Kelas III Bau-bau SULAWESI TENGGARA
    1 Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari PAPUA BARAT
    2 Kantor Imigrasi Kelas II Sorong PAPUA BARAT
    22 Pranata Lapas DIII Pertanian, mesin otomotif, bangunan (II/c) 17 2 LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) ACEH
    2 LAPAS WANITA SIGLI ACEH
    2 LAPAS DHARMASRAYA SUMATERA BARAT
    2 LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT
    2 RUTAN PADANG SUMATERA BARAT
    1 LAPAS TERBUKA RUMBAI RIAU
    2 LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG SUMATERA SELATAN
    2 LAPAS BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN
    2 LAPAS PAHUWATO GORONTALO
    23 Perawat DIII Keperawat (II/c) 16 1 LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) ACEH
    1 LAPAS WANITA SIGLI ACEH
    1 LAPAS KELAS III LANGSA ACEH
    1 LAPAS DHARMASRAYA SUMATERA BARAT
    1 LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT
    1 RUTAN PADANG SUMATERA BARAT
    1 LAPAS TERBUKA RUMBAI RIAU
    1 LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG SUMATERA SELATAN
    1 RUTAN DEPOK JAWA BARAT
    1 LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR JAWA BARAT
    1 LAPAS KELAS III BEKASI JAWA BARAT
    1 LAPAS KELAS III WARUNG KIARA JAWA BARAT
    1 RUTAN GUNUNG SINDUR JAWA BARAT
    1 LAPAS BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN
    1 LAPAS PAHUWATO GORONTALO
    1 RUTAN WEDA MALUKU UTARA
    24 Pengelola Jabatan Fungsional DIII Manajemen (II/c) 10 5 BHP MEDAN SUMATERA UTARA
    5 BHP SURABAYA JAWA TIMUR
    25 Pengelola Database DIII Teknik Komputer (II/c) 16 1 LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE) ACEH
    1 LAPAS WANITA SIGLI ACEH
    1 LAPAS KELAS III LANGSA ACEH
    1 LAPAS DHARMASRAYA SUMATERA BARAT
    1 LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT
    1 RUTAN PADANG SUMATERA BARAT
    1 LAPAS TERBUKA RUMBAI RIAU
    1 LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG SUMATERA SELATAN
    1 RUTAN DEPOK JAWA BARAT
    1 LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR JAWA BARAT
    1 LAPAS KELAS III BEKASI JAWA BARAT
    1 LAPAS KELAS III WARUNG KIARA JAWA BARAT
    1 RUTAN GUNUNG SINDUR JAWA BARAT
    1 LAPAS BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN
    1 LAPAS PAHUWATO GORONTALO
    1 RUTAN WEDA MALUKU UTARA
    26 Penyuluh Kemasyarakatan S1 Sosial (III/a) 45 3 BAPAS KUTACANE ACEH
    2 BAPAS SIBOLGA SUMATERA UTARA
    3 BAPAS MEDAN SUMATERA UTARA
    3 BAPAS PADANG SUMATERA BARAT
    2 BAPAS BUKIT TINGGI SUMATERA BARAT
    3 BAPAS PEKAN BARU RIAU
    2 BAPAS MUARA BUNGO JAMBI
    2 BAPAS LAHAT SUMATERA SELATAN
    3 BAPAS PALEMBANG SUMATERA SELATAN
    4 BAPAS BANDUNG JAWA BARAT
    3 BAPAS CIREBON JAWA BARAT
    3 BAPAS BOGOR JAWA BARAT
    2 BAPAS BOJONEGORO JAWA TIMUR
    4 BAPAS SURABAYA JAWA TIMUR
    2 BAPAS JEMBER JAWA TIMUR
    2 BAPAS MALANG JAWA TIMUR
    2 BAPAS AMUNTAI KALIMANTAN SELATAN


Selanjutnya bisa mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Panselnas, klik di sini

Untuk melihat website cpns Kemenkumham bisa dilihat seperti pada gambar:

Link pada menu bisa dilihat disini:
Semoga Bermanfaat :)
sumber: panselnas.menpan.go.id dan kemenkumham.go.id Sabtu, 30/08/2014 ( update 16/09/2014 )

BACA SELENGKAPNYA......................

Wednesday, August 27, 2014

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (4)

Masih melanjutkan informasi penerimaan cpns 2014 yang sebelumnya saya munculkan di postingan "Informasi Penerimaan CPNS 2014 (1),(2), dan (3)", kali ini di postingan yang ke (4) saya berikan informasi tentang bagaimana gambaran setelah mengisi di Formulir Pendaftaran pada Portal Nasional.

Dibawah ini adalah contoh gambar apabila telah BERHASIL mengisi Formulir Pendaftaran

Setelah mendaptkan tampilan seperti di atas, selanjutnya kita buka email milik kita yang sebelumnya sudah didaftarkan di Formulir Pendaftaran. Pada kotak masuk email, kita akan temukan sebuah email masuk langsung dari Panselnas dengan judul emailnya Registrasi Panselnas

Berikut contoh gambar email masuknya:


Pada email yang kita terima, disitu kita dapatkan Username dan Password yang akan kita daftarkan pada website Instansi yang akan kita pilih nanti. Disinilah kita telah masuk ke tahap Portal Instansi.


                   -donz-
sumber: panselnas.menpan.go.id, Rabu, 27/08/2014

BACA SELENGKAPNYA......................

Monday, August 25, 2014

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (3)

Indramayu
Penerimaan CPNS 2014 di Portal Instansi sebagian sudah ada yang telah dibuka. Diantaranya per-tanggal 25 Agustus 2014, 08:50, ada 33 Instansi untuk Pusat dan 34 Instansi untuk Daerah.

Detail informasinya bisa dilihat di menpan.go.id, seperti gambar berikut:

Bagi yg belum mendaftar di Portal Nasional, bisa mengisi Formulir Pendaftaran melalui alamat ini: REGPANSELNAS

Akan tetapi, Formulir Pendaftaran tersebut hanya bisa diisi 1 kali dan hanya diisi apabila Instaansi yang dituju sudah ditetapkan siap menerima lowongan. Sebagian Instansi yang masih belum dibuka atau masih dalam proses tidak akan keluar di menu 'pilih Instansi' yang akan diisi nanti, lihat gambar dibawah:

update 31/08/2014

-donz-
sumber: panselnas.menpan.go.id, Senin, 25/08/2014 (update 31/08/2014)

BACA SELENGKAPNYA......................

Saturday, August 23, 2014

Penerimaan Calon Taruna AIM dan AKIP KEMENKUMHAM RI 2014

Penerimaan Calon Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) melalui registrasi online akan dimulai tanggal 8 September 2014 s.d. 10 September 2014




sumber: kemenkumham.go.id Sabtu, 23/08/2014

BACA SELENGKAPNYA......................

Friday, August 22, 2014

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (2)

PROSES PENDAFTARAN :
( Syarat, Panduan, Pelaksanaan dan Materi Ujian )

    1. PERSYARATAN PENDAFTARAN

    Kementerian/Lembaga non Kementerian, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu, membuka kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 untuk mengisi lowongan formasi dengan kualifikasi pendidikan tertentu. Seluruh calon peserta test CPNS 2014 diharapkan melakukan pendaftaran secara online dengan ketentuan sebagai berikut;
    UMUM
    • Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
    • Pria dan Wanita dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 01 September 2014. Catt : usia maksimal secara umum adalah 35 tahun, namun setiap instansi mempunyai kewenangan untuk menetapkan batasan usia maksimal yang akan diterima;
    • 3. Berijazah, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakredirasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal C atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat Keterangan Lulus / Ijazah sementara tidak berlaku;
    • Sehat jasmani dan rohani;
    • Tidak terikat hubungan kerja/ikatan dinas dengan Instansi Pemerintah atau Badan Swasta lainnya;
    • Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah (PUNP);
    • Tidak pernah tersangkut perkara pidana atau kasus narkoba;
    • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    • Calon pelamar di seluruh Indonesia dapat melakukan pendaftaran secara online ke alamat website Panselnas di: https://panselnas.menpan.go.id untuk mendapatkan username dan password yang kemudian digunakan untuk log in ke SSCN di: http://sscn.bkn.go.id/;
    • Setelah mengisi form registrasi melalui website pada SSCN maka pelamar dapat mencetak tanda bukti pendaftaran.
      • Calon Pelamar Instansi Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/Badan:
        • Calon Pelamar Formasi Pusat:
          • Tanda Bukti pendaftaran dan dokumen lamaran lengkap dikirim ke panitia penerimaan CPNS pada Biro Kepegawaian kantor pusat instansi yang dilamar;
        • Calon Pelamar Formasi Kantor Wilayah
          • Tanda Bukti pendaftaran dan dokumen lamaran lengkap dikirim ke panitia penerimaan CPNS pada Bagian Kepegawaian kantor wilayah instansi yang dilamar
      • Calon Pelamar Instansi Pemerintah Daerah Propinsi/Kota/Kabupaten
        • Tanda Bukti pendaftaran dan dokumen lamaran lengkap dikirim ke panitia penerimaan CPNS pada Badan Kepegawaian Daerah instansi Pemerintah Daerah yang dilamar
    • Pendaftaran secara online dimulai pada tanggal 20 Agustus - 3 September 2014 jam 24.00 waktu setempat.
    • Verifikasi berkas lamaran lengkap di masing-masing instansi dimulai pada tanggal 23 Agustus - 5 September 2014, jam 08.00 - 16.00 waktu setempat.
    • Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1(satu) instansi.
    • Lowongan Formasi dan kualifikasi pendidikan serta persyaratan tambahan lainnya dapat dilihat pada panduan pendaftaran masing-masing jalur penerimaan setiap instansi pada link Pengumuman Pendaftaran.

    KHUSUS :
    • Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam dengan melampirkan :
      • Daftar Riwayat Hidup (DRH) meliputi pendidikan formal dan informal serta pengalaman. Khusus pendidikan formal harus dituliskan dari mulai Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir, nama lembaga pendidikan, tahun lulus pendidikan dan nilai rata-rata ijazah atau IPK;
      • Fotocopy Ijazah / STTB terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang : Rektor/Dekan/Ketua/Direktur dengan stempel basah (bukan stempel foto copy);
      • Transkrip nilai akademik yang dilegalisir oleh Dekan Fakultas bagi Perguruan Tinggi Swasta sesuai peraturan pemerintah;
      • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku pada saat pendaftaran 1 (satu) lembar.
      • Pas foto berwarna 4x6 : 3 lembar

    2. PANDUAN PENDAFTARAN

    Proses pendaftaran CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :
    • Masuk ke portal Panselnas di http://panselnas.menpan.go.id untuk melakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, instansi yang dipilih dan e-mail.
    • Log in ke http://sscn.bkn.go.id dengan mengisi username & password yang sudah dikirim via e-mail.
      • Klik DAFTAR untuk mengisi formulir pendaftaran.
      • Isi formulir registrasi yang muncul.
      • Pastikan isian data pribadi pada form registrasi sesuai dengan KTP.
      • Pastikan isian jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
      • Klik check box mengenai kebenaran data yang telah dimasukkan
      • Masukkan kode captcha yang tertera.
      • Klik tombol Daftar untuk memproses pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi.
      • Cetak tanda bukti pendaftaran.
        • Tanda bukti pendaftaran berupa file dalam format PDF yang dapat disimpan di flashdisk dan dapat dicetak ditempat lain.
        • Tanda bukti pendaftaran yang sudah dicetak agar dibawa pada saat verifikasi dokumen lamaran di panitia penerimaan CPNS masing-masing instansi.
    • Melakukan verifikasi dokumen
      • Verifikasi dokumen dilakukan oleh Panitia Penerimaan CPNS yang ada pada masing-masing instansi yang dilamar.
      • Instansi menentukan apakah dokumen lamaran dibawa oleh pelamar yang bersangkutan atau dikirim melalui Pos Indonesia.
      • Verifikasi dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaian data pelamar pada isian formulir pendaftaran dan pilihan formasi serta pendidikan apakah telah terisi dengan data yang benar.
    • Mengikuti ujian seleksi pada waktu yang telah ditentukan.
    • Setelah mengikuti ujian seleksi masuk, Anda dapat melihat hasil seleksi pada tanggal pengumuman.

    3. PELAKSANAAN UJIAN

    • Test dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)
      • Pra Test
        • Peserta ujian agar sudah mengetahui kapan jadwal (tanggal dan jam) serta lokasi ujiannya masing-masing.
        • Peserta ujian agar datang minimal 30 menit sebelum ujian dimulai.
      • Pelaksanaan Test:
        • 5 menit persiapan peserta memasuki ruangan test dengan posisi duduk yang tidak ditentukan oleh panitia.
        • 15 menit pengarahan tata cara ujian menggunakan sistem CAT oleh panitia pelaksanaan ujian.
        • 90 menit pelaksanaan ujian.
        • Dilarang membawa peralatan elektronis ke dalam ruangan test.
        • Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian ke dalam ruangan ujian.
        • Jika ada peserta yang diketahui melakukan tindakan curang yang merugikan peserta lain maka akan di diskualifikasikan dan dinyatakan gugur sebagai peserta ujian.

    4. MATERI UJIAN

    • Tes Kompetensi Dasar (TKD)
      • Tes Wawasan Kebangsaan
      • Tes Intelegensia Umum
      • Tes Karakteristik Pribadi
    • Tes Kompetensi Bidang (TKB)
    • Bagi peserta yang memenuhi passing grade dan dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) selanjutnya berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB). Namun ada beberapa instansi dan jurusan tertentu yang tidak memerlukan tes TKB, artinya setelah lulus TKD maka berarti lulus ujian CPNS.





STATUS TERKINI: 21-08-2014     :    17.15

ID INSTANSI STATUS
1010 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM Siap Pendaftaran
1020 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Siap Pendaftaran
1030 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Siap Pendaftaran
2000 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Siap Pendaftaran
2020 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Dalam Proses
2040 KEMENTERIAN BUMN Siap Pendaftaran
2050 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Siap Pendaftaran
2060 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Dalam Proses
2100 KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA Dalam Proses
2110 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Dalam Proses
2120 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Dalam Proses
3001 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dalam Proses
3002 KEMENTERIAN LUAR NEGERI Dalam Proses
3004 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Dalam Proses
3005 KEMENTERIAN KEUANGAN Siap Pendaftaran
3006 KEMENTERIAN PERTANIAN Dalam Proses
3008 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dalam Proses
3009 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Dalam Proses
3010 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dalam Proses
3011 KEMENTERIAN KESEHATAN Dalam Proses
3012 KEMENTERIAN AGAMA Dalam Proses
3013 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Dalam Proses
3014 KEMENTERIAN SOSIAL Siap Pendaftaran
3015 KEMENTERIAN KEHUTANAN Dalam Proses
3016 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Siap Pendaftaran
3018 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dalam Proses
3019 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Dalam Proses
3020 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Dalam Proses
3021 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dalam Proses
3022 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dalam Proses
4001 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Siap Pendaftaran
4002 KEJAKSAAN AGUNG Dalam Proses
4003 BADAN INTELIJEN NEGARA Dalam Proses
4004 SEKRETARIAT JENDERAL MPR Dalam Proses
4007 MAHKAMAH AGUNG RI Dalam Proses
4008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Dalam Proses
4010 LEMBAGA SANDI NEGARA Siap Pendaftaran
4011 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Dalam Proses
4012 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Dalam Proses
4013 LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL Dalam Proses
4014 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Dalam Proses
4015 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Siap Pendaftaran
4016 BADAN PUSAT STATISTIK Dalam Proses
4017 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Dalam Proses
4018 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Siap Pendaftaran
4019 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Siap Pendaftaran
4020 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL Dalam Proses
4021 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Dalam Proses
4022 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Dalam Proses
4023 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Siap Pendaftaran
4024 BADAN PERTANAHAN NASIONAL Dalam Proses
4025 PERPUSTAKAAN NASIONAL RI Dalam Proses
4027 BADAN STANDARDISASI NASIONAL Siap Pendaftaran
4031 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dalam Proses
4032 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI Dalam Proses
4035 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Dalam Proses
4036 SEKRETARIAT KABINET Dalam Proses
4040 BADAN NARKOTIKA NASIONAL Siap Pendaftaran
4041 SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM Dalam Proses
4043 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Dalam Proses
4046 KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI Dalam Proses
4049 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL Dalam Proses
4050 SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH Dalam Proses
4051 BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLIND. TKI Dalam Proses
4052 BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI Siap Pendaftaran
4053 BADAN SAR NASIONAL Dalam Proses
4054 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dalam Proses
4055 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Dalam Proses
4056 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Dalam Proses
4060 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME Dalam Proses
4062 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Dalam Proses
5100 PEMERINTAH ACEH Dalam Proses
6300 PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA Dalam Proses
6503 PEMERINTAH KAB. SIDOARJO Dalam Proses
5106 PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT Dalam Proses
5112 PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA Dalam Proses
5101 PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR Dalam Proses
5105 PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN Dalam Proses
5111 PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL Dalam Proses
5114 PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG Dalam Proses
5108 PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA Dalam Proses
5104 PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR Dalam Proses
5401 PEMERINTAH KAB. AGAM Dalam Proses
7705 PEMERINTAH KAB. ALOR Dalam Proses
5210 PEMERINTAH KAB. ASAHAN ditunda
8015 PEMERINTAH KAB. ASMAT Dalam Proses
7507 PEMERINTAH KAB. BADUNG ditunda
6811 PEMERINTAH KAB. BALANGAN Dalam Proses
7204 PEMERINTAH KAB. BANGGAI Dalam Proses
7207 PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN Dalam Proses
7211 PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT Dalam Proses
5701 PEMERINTAH KAB. BANGKA Dalam Proses
5703 PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT Dalam Proses
5705 PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN Dalam Proses
5704 PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH Dalam Proses
6508 PEMERINTAH KAB. BANGKALAN Dalam Proses
7506 PEMERINTAH KAB. BANGLI Data tidak lengkap
6801 PEMERINTAH KAB. BANJAR Dalam Proses
6418 PEMERINTAH KAB. BANJARNEGARA Data tidak lengkap
7312 PEMERINTAH KAB. BANTAENG Dalam Proses
5607 PEMERINTAH KAB. BANYUASIN ditunda
6415 PEMERINTAH KAB. BANYUMAS Data tidak lengkap
6511 PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI Dalam Proses
6806 PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA Dalam Proses
6703 PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN Dalam Proses
6713 PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR Dalam Proses
6702 PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA Dalam Proses
7316 PEMERINTAH KAB. BARRU Dalam Proses
6406 PEMERINTAH KAB. BATANG Dalam Proses
5221 PEMERINTAH KAB. BATUBARA Dalam Proses
6104 PEMERINTAH KAB. BEKASI Dalam Proses
5702 PEMERINTAH KAB. BELITUNG Dalam Proses
5706 PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR Dalam Proses
7702 PEMERINTAH KAB. BELU Dalam Proses
5117 PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH Dalam Proses
5302 PEMERINTAH KAB. BENGKALIS Data tidak lengkap
5802 PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN Dalam Proses
5809 PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH Dalam Proses
5801 PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA Dalam Proses
6904 PEMERINTAH KAB. BERAU Dalam Proses
8002 PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR Dalam Proses
7604 PEMERINTAH KAB. BIMA Dalam Proses
8101 PEMERINTAH KAB. BINTAN Dalam Proses
5110 PEMERINTAH KAB. BIREUEN Dalam Proses
6521 PEMERINTAH KAB. BLITAR Dalam Proses
6414 PEMERINTAH KAB. BLORA Dalam Proses
6101 PEMERINTAH KAB. BOGOR Dalam Proses
6527 PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO Dalam Proses
7002 PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW Dalam Proses
7012 PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Dalam Proses
7013 PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Data tidak lengkap
7007 PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Dalam Proses
6509 PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO Dalam Proses
7104 PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO Dalam Proses
8013 PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL Dalam Proses
6425 PEMERINTAH KAB. BOYOLALI Data tidak lengkap
6408 PEMERINTAH KAB. BREBES Dalam Proses
7501 PEMERINTAH KAB. BULELENG Dalam Proses
7311 PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA Dalam Proses
8401 PEMERINTAH KAB. BULUNGAN Dalam Proses
5503 PEMERINTAH KAB. BUNGO Dalam Proses
7205 PEMERINTAH KAB. BUOL Dalam Proses
7803 PEMERINTAH KAB. BURU Dalam Proses
7808 PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN Dalam Proses
7410 PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA Dalam Proses
6112 PEMERINTAH KAB. CIAMIS Data tidak lengkap
6103 PEMERINTAH KAB. CIANJUR ditunda
6416 PEMERINTAH KAB. CILACAP Dalam Proses
5207 PEMERINTAH KAB. DAIRI Dalam Proses
8036 PEMERINTAH KAB. DEIYAI Data tidak lengkap
5201 PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG Dalam Proses
6403 PEMERINTAH KAB. DEMAK Dalam Proses
5411 PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA Dalam Proses
8033 PEMERINTAH KAB. DOGIYAI Dalam Proses
7606 PEMERINTAH KAB. DOMPU Dalam Proses
5611 PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG Dalam Proses
7708 PEMERINTAH KAB. ENDE Dalam Proses
7321 PEMERINTAH KAB. ENREKANG Dalam Proses
7707 PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR Dalam Proses
6110 PEMERINTAH KAB. GARUT Dalam Proses
5113 PEMERINTAH KAB. GAYO LUES Data tidak lengkap
7504 PEMERINTAH KAB. GIANYAR Dalam Proses
7105 PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA Dalam Proses
7302 PEMERINTAH KAB. GOWA Dalam Proses
6404 PEMERINTAH KAB. GROBOGAN Dalam Proses
6707 PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS Dalam Proses
6303 PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL Dalam Proses
7901 PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT Dalam Proses
7904 PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN Dalam Proses
7902 PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH Dalam Proses
7906 PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMUR Dalam Proses
7905 PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA Dalam Proses
6804 PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN Dalam Proses
6805 PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH Dalam Proses
6809 PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA Dalam Proses
5215 PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dalam Proses
5305 PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR Dalam Proses
5304 PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU Dalam Proses
6115 PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU Dalam Proses
8037 PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA Dalam Proses
8001 PEMERINTAH KAB. JAYAPURA Dalam Proses
8008 PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA Dalam Proses
7502 PEMERINTAH KAB. JEMBRANA Data tidak lengkap
6412 PEMERINTAH KAB. JEPARA Dalam Proses
6504 PEMERINTAH KAB. JOMBANG Dalam Proses
8208 PEMERINTAH KAB. KAIMANA Dalam Proses
6605 PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU Dalam Proses
7505 PEMERINTAH KAB. KARANGASEM Dalam Proses
6105 PEMERINTAH KAB. KARAWANG Dalam Proses
5202 PEMERINTAH KAB. KARO Dalam Proses
6711 PEMERINTAH KAB. KATINGAN Dalam Proses
5804 PEMERINTAH KAB. KAUR Dalam Proses
6612 PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA Dalam Proses
6423 PEMERINTAH KAB. KEBUMEN Dalam Proses
6517 PEMERINTAH KAB. KEDIRI Dalam Proses
8020 PEMERINTAH KAB. KEEROM Dalam Proses
6402 PEMERINTAH KAB. KENDAL Dalam Proses
5409 PEMERINTAH KAB. KEP. MENTAWAI Data tidak lengkap
5807 PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG Dalam Proses
7805 PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU Dalam Proses
7003 PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE Dalam Proses
7903 PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA Dalam Proses
7005 PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD Dalam Proses
6606 PEMERINTAH KAB. KETAPANG Dalam Proses
6424 PEMERINTAH KAB. KLATEN Data tidak lengkap
7503 PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG Dalam Proses
7412 PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR Dalam Proses
7413 PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN Dalam Proses
7405 PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN Dalam Proses
6808 PEMERINTAH KAB. KOTABARU Dalam Proses
6705 PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT Dalam Proses
6704 PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR Dalam Proses
5312 PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI Dalam Proses
6611 PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA Dalam Proses
6304 PEMERINTAH KAB. KULON PROGO Dalam Proses
7701 PEMERINTAH KAB. KUPANG Dalam Proses
6907 PEMERINTAH KAB. KUTAI BARAT Data tidak lengkap
6901 PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA Data tidak lengkap
6908 PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR Dalam Proses
5206 PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU Dalam Proses
5222 PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN Dalam Proses
5223 PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA Dalam Proses
5604 PEMERINTAH KAB. LAHAT Data tidak lengkap
6708 PEMERINTAH KAB. LAMANDAU Data tidak lengkap
6529 PEMERINTAH KAB. LAMONGAN Data tidak lengkap
5904 PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT Data tidak lengkap
5901 PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN Dalam Proses
5908 PEMERINTAH KAB. LAMPUNG TIMUR ditunda
5903 PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA Dalam Proses
8030 PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA Dalam Proses
6203 PEMERINTAH KAB. LEBAK Data tidak lengkap
5808 PEMERINTAH KAB. LEBONG Dalam Proses
8104 PEMERINTAH KAB. LINGGA Dalam Proses
7601 PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT Dalam Proses
7602 PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH Data tidak lengkap
7603 PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR Dalam Proses
7608 PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA Dalam Proses
6516 PEMERINTAH KAB. LUMAJANG Data tidak lengkap
7325 PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR Dalam Proses
6522 PEMERINTAH KAB. MADIUN Dalam Proses
6419 PEMERINTAH KAB. MAGELANG Dalam Proses
6524 PEMERINTAH KAB. MAGETAN Dalam Proses
6912 PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU Dalam Proses
6116 PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA Dalam Proses
8305 PEMERINTAH KAB. MAJENE Dalam Proses
7721 PEMERINTAH KAB. MALAKA Dalam Proses
6513 PEMERINTAH KAB. MALANG data tidak lengkap
8402 PEMERINTAH KAB. MALINAU Dalam Proses
7809 PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA Dalam Proses
7802 PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA Data tidak lengkap
7804 PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT Dalam Proses
8303 PEMERINTAH KAB. MAMASA Dalam Proses
8029 PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH Dalam Proses
8302 PEMERINTAH KAB. MAMUJU Dalam Proses
8306 PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH Dalam Proses
8301 PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA Dalam Proses
5213 PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL Dalam Proses
7710 PEMERINTAH KAB. MANGGARAI Data tidak lengkap
7715 PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT Dalam Proses
7716 PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR Dalam Proses
8204 PEMERINTAH KAB. MANOKWARI Data tidak lengkap
8213 PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN Data tidak lengkap
8014 PEMERINTAH KAB. MAPPI Dalam Proses
7307 PEMERINTAH KAB. MAROS Dalam Proses
8211 PEMERINTAH KAB. MAYBRAT Dalam Proses
6609 PEMERINTAH KAB. MELAWI Dalam Proses
5504 PEMERINTAH KAB. MERANGIN ditunda
8007 PEMERINTAH KAB. MERAUKE Dalam Proses
5912 PEMERINTAH KAB. MESUJI Dalam Proses
7004 PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN Dalam Proses
7006 PEMERINTAH KAB. MINAHASA UTARA Data tidak lengkap
5603 PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM Dalam Proses
5806 PEMERINTAH KAB. MUKOMUKO Dalam Proses
7403 PEMERINTAH KAB. MUNA Dalam Proses
6710 PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA Data tidak lengkap
5601 PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN ditunda
5605 PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS Dalam Proses
5612 PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARA Dalam Proses
8009 PEMERINTAH KAB. NABIRE Dalam Proses
5115 PEMERINTAH KAB. NAGAN RAYA Data tidak lengkap
7718 PEMERINTAH KAB. NAGEKEO Dalam Proses
7709 PEMERINTAH KAB. NGADA Dalam Proses
5211 PEMERINTAH KAB. NIAS Dalam Proses
5224 PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT Dalam Proses
5214 PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN Data tidak lengkap
5225 PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA Dalam Proses
8403 PEMERINTAH KAB. NUNUKAN Dalam Proses
5610 PEMERINTAH KAB. OGAN ILIR Dalam Proses
5606 PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIR Dalam Proses
5602 PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU Dalam Proses
5609 PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU SEL. Data tidak lengkap
5608 PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR ditunda
5219 PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS Data tidak lengkap
5220 PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA ditunda
5405 PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN Data tidak lengkap
5216 PEMERINTAH KAB. PAKPAK BHARAT ditunda
6506 PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN Dalam Proses
6118 PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN Dalam Proses
8011 PEMERINTAH KAB. PANIAI Dalam Proses
5402 PEMERINTAH KAB. PASAMAN Dalam Proses
5412 PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT Dalam Proses
6514 PEMERINTAH KAB. PASURUAN Dalam Proses
6409 PEMERINTAH KAB. PATI Dalam Proses
8212 PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN ARFAK Data tidak lengkap
8017 PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG Data tidak lengkap
6405 PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN Dalam Proses
5306 PEMERINTAH KAB. PELALAWAN Dalam Proses
6411 PEMERINTAH KAB. PEMALANG Dalam Proses
6910 PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA Dalam Proses
5675 PEMERINTAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Dalam Proses
5909 PEMERINTAH KAB. PESAWARAN Dalam Proses
5406 PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN Dalam Proses
5102 PEMERINTAH KAB. PIDIE Dalam Proses
5118 PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYA Dalam Proses
7301 PEMERINTAH KAB. PINRANG Dalam Proses
7103 PEMERINTAH KAB. POHUWATO Dalam Proses
6525 PEMERINTAH KAB. PONOROGO Dalam Proses
6604 PEMERINTAH KAB. PONTIANAK Data tidak lengkap
5911 PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU Dalam Proses
6515 PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO Dalam Proses
6706 PEMERINTAH KAB. PULANG PISAU data tidak lengkap
7907 PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI Dalam Proses
8035 PEMERINTAH KAB. PUNCAK Data tidak lengkap
8010 PEMERINTAH KAB. PUNCAK JAYA Data tidak lengkap
6417 PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA Data tidak lengkap
6422 PEMERINTAH KAB. PURWOREJO Ditunda
5803 PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONG Dalam Proses
5308 PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIR Dalam Proses
7714 PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO Dalam Proses
6601 PEMERINTAH KAB. SAMBAS Dalam Proses
5217 PEMERINTAH KAB. SAMOSIR Dalam Proses
6505 PEMERINTAH KAB. SAMPANG Dalam Proses
6602 PEMERINTAH KAB. SANGGAU Data tidak lengkap
8019 PEMERINTAH KAB. SARMI Dalam Proses
5506 PEMERINTAH KAB. SAROLANGUN Dalam Proses
6610 PEMERINTAH KAB. SEKADAU Dalam Proses
5805 PEMERINTAH KAB. SELUMA Dalam Proses
6401 PEMERINTAH KAB. SEMARANG Dalam Proses
7806 PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT Data tidak lengkap
7807 PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR Dalam Proses
6201 PEMERINTAH KAB. SERANG Dalam Proses
5218 PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI Dalam Proses
6712 PEMERINTAH KAB. SERUYAN Dalam Proses
5309 PEMERINTAH KAB. SIAK Dalam Proses
7008 PEMERINTAH KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO Dalam Proses
7317 PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG Dalam Proses
7706 PEMERINTAH KAB. SIKKA Dalam Proses
5205 PEMERINTAH KAB. SIMALUNGUN Data tidak lengkap
5109 PEMERINTAH KAB. SIMEULUE Data tidak lengkap
7310 PEMERINTAH KAB. SINJAI Dalam Proses
6603 PEMERINTAH KAB. SINTANG Dalam Proses
6510 PEMERINTAH KAB. SITUBONDO Dalam Proses
6302 PEMERINTAH KAB. SLEMAN Dalam Proses
5404 PEMERINTAH KAB. SOLOK Dalam Proses
7319 PEMERINTAH KAB. SOPPENG Dalam Proses
8202 PEMERINTAH KAB. SORONG SELATAN Dalam Proses
6426 PEMERINTAH KAB. SRAGEN Dalam Proses
6709 PEMERINTAH KAB. SUKAMARA Dalam Proses
6427 PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO Ditunda
7712 PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT Dalam Proses
7717 PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT DAYA Dalam Proses
7719 PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH Dalam Proses
7711 PEMERINTAH KAB. SUMBA TIMUR Data tidak lengkap
7605 PEMERINTAH KAB. SUMBAWA Dalam Proses
7607 PEMERINTAH KAB. SUMBAWA BARAT Dalam Proses
6507 PEMERINTAH KAB. SUMENEP Dalam Proses
8027 PEMERINTAH KAB. SUPIORI Dalam Proses
6807 PEMERINTAH KAB. TABALONG Dalam Proses
7508 PEMERINTAH KAB. TABANAN Dalam Proses
7315 PEMERINTAH KAB. TAKALAR Dalam Proses
7306 PEMERINTAH KAB. TANA TORAJA Dalam Proses
6810 PEMERINTAH KAB. TANAH BUMBU Dalam Proses
5407 PEMERINTAH KAB. TANAH DATAR Dalam Proses
6802 PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT Dalam Proses
6204 PEMERINTAH KAB. TANGERANG Dalam Proses
5906 PEMERINTAH KAB. TANGGAMUS Dalam Proses
5502 PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT Dalam Proses
5509 PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR Data tidak lengkap
5204 PEMERINTAH KAB. TAPANULI TENGAH Dalam Proses
5208 PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA Dalam Proses
6803 PEMERINTAH KAB. TAPIN Dalam Proses
6111 PEMERINTAH KAB. TASIKMALAYA Dalam Proses
5507 PEMERINTAH KAB. TEBO Dalam Proses
6407 PEMERINTAH KAB. TEGAL Data tidak lengkap
8205 PEMERINTAH KAB. TELUK BINTUNI Dalam Proses
6420 PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG Dalam Proses
7704 PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN Dalam Proses
7703 PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA Dalam Proses
5212 PEMERINTAH KAB. TOBA SAMOSIR Dalam Proses
7209 PEMERINTAH KAB. TOJO UNA UNA Dalam Proses
8018 PEMERINTAH KAB. TOLIKARA Data tidak lengkap
7326 PEMERINTAH KAB. TORAJA UTARA Dalam Proses
6520 PEMERINTAH KAB. TRENGGALEK Dalam Proses
6528 PEMERINTAH KAB. TUBAN Dalam Proses
5905 PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANG Dalam Proses
6518 PEMERINTAH KAB. TULUNGAGUNG Dalam Proses
7303 PEMERINTAH KAB. WAJO Dalam Proses
7408 PEMERINTAH KAB. WAKATOBI Data tidak lengkap
8026 PEMERINTAH KAB. WAROPEN Data tidak lengkap
6429 PEMERINTAH KAB. WONOGIRI Dalam Proses
6421 PEMERINTAH KAB. WONOSOBO Data tidak lengkap
8016 PEMERINTAH KAB. YAHUKIMO Data tidak lengkap
8031 PEMERINTAH KAB. YALIMO Data tidak lengkap
6607 PEMERINTAH KAB.BENGKAYANG Dalam Proses
6608 PEMERINTAH KAB.LANDAK Dalam Proses
7314 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Dalam Proses
7720 PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA Dalam Proses
6175 PEMERINTAH KOTA BEKASI Dalam Proses
6172 PEMERINTAH KOTA BOGOR Dalam Proses
6473 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN Dalam Proses
7871 PEMERINTAH KOTA AMBON Dalam Proses
6972 PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Dalam Proses
5172 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH Dalam Proses
6171 PEMERINTAH KOTA BANDUNG Dalam Proses
6179 PEMERINTAH KOTA BANJAR Dalam Proses
6872 PEMERINTAH KOTA BANJAR BARU Dalam Proses
6871 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Dalam Proses
8171 PEMERINTAH KOTA BATAM Dalam Proses
5871 PEMERINTAH KOTA BENGKULU Ditunda
7672 PEMERINTAH KOTA BIMA Dalam Proses
5273 PEMERINTAH KOTA BINJAI Data tidak lengkap
6576 PEMERINTAH KOTA BLITAR Dalam Proses
6973 PEMERINTAH KOTA BONTANG Dalam Proses
5471 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI Dalam Proses
6272 PEMERINTAH KOTA CILEGON Dalam Proses
6177 PEMERINTAH KOTA CIMAHI Dalam Proses
7571 PEMERINTAH KOTA DENPASAR Ditunda
6176 PEMERINTAH KOTA DEPOK Dalam Proses
5373 PEMERINTAH KOTA DUMAI Dalam Proses
7171 PEMERINTAH KOTA GORONTALO Dalam Proses
5278 PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI Data tidak lengkap
8072 PEMERINTAH KOTA JAYAPURA Dalam Proses
7471 PEMERINTAH KOTA KENDARI Dalam Proses
7074 PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU Dalam Proses
7771 PEMERINTAH KOTA KUPANG Dalam Proses
5673 PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU Dalam Proses
6578 PEMERINTAH KOTA MADIUN Ditunda
6475 PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dalam Proses
7371 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Dalam Proses
6573 PEMERINTAH KOTA MALANG Dalam Proses
7071 PEMERINTAH KOTA MANADO Dalam Proses
7671 PEMERINTAH KOTA MATARAM Dalam Proses
5971 PEMERINTAH KOTA METRO Dalam Proses
6572 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO Data tidak lengkap
5475 PEMERINTAH KOTA PADANG Dalam Proses
5472 PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG Dalam Proses
5672 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM Dalam Proses
5671 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG Ditunda
7373 PEMERINTAH KOTA PALOPO Data tidak lengkap
7271 PEMERINTAH KOTA PALU Dalam Proses
5771 PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG Dalam Proses
7372 PEMERINTAH KOTA PAREPARE Dalam Proses
5477 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Dalam Proses
6574 PEMERINTAH KOTA PASURUAN Dalam Proses
5476 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH Dalam Proses
5371 PEMERINTAH KOTA PEKANBARU Dalam Proses
6671 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Dalam Proses
5674 PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH Data tidak lengkap
5171 PEMERINTAH KOTA SABANG Data tidak lengkap
6472 PEMERINTAH KOTA SALATIGA Dalam Proses
6971 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Dalam Proses
5473 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO Dalam Proses
6471 PEMERINTAH KOTA SEMARANG Dalam Proses
5276 PEMERINTAH KOTA SIBOLGA Dalam Proses
6672 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Dalam Proses
5474 PEMERINTAH KOTA SOLOK Data tidak lengkap
8271 PEMERINTAH KOTA SORONG Dalam Proses
5572 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Dalam Proses
6571 PEMERINTAH KOTA SURABAYA Dalam Proses
6476 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Dalam Proses
6271 PEMERINTAH KOTA TANGERANG Dalam Proses
6274 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Dalam Proses
5275 PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI Dalam Proses
8172 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Dalam Proses
8471 PEMERINTAH KOTA TARAKAN Dalam Proses
6178 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA Dalam Proses
5272 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI Dalam Proses
6474 PEMERINTAH KOTA TEGAL Dalam Proses
7971 PEMERINTAH KOTA TERNATE Dalam Proses
7972 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN Dalam Proses
7073 PEMERINTAH KOTA TOMOHON Dalam Proses
7872 PEMERINTAH KOTA TUAL Dalam Proses
6371 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Dalam Proses
7500 PEMERINTAH PROVINSI BALI Dalam Proses
6200 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Dalam Proses
5800 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Dalam Proses
6000 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Dalam Proses
5500 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Ditunda
6100 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Dalam Proses
6400 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Dalam Proses
6500 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dalam Proses
6600 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Dalam Proses
6800 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Dalam Proses
6700 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dalam Proses
6900 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Dalam Proses
8400 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Dalam Proses
5700 PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG Dalam Proses
8100 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Dalam Proses
5900 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Dalam Proses
7800 PEMERINTAH PROVINSI MALUKU Dalam Proses
7900 PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Dalam Proses
7600 PEMERINTAH PROVINSI NTB Dalam Proses
7700 PEMERINTAH PROVINSI NTT Dalam Proses
8000 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Dalam Proses
8200 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT Dalam Proses
5300 PEMERINTAH PROVINSI RIAU Dalam Proses
7300 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Dalam Proses
7200 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Dalam Proses
7400 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Dalam Proses
5400 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Dalam Proses

sumber: panselnas.menpan.go.id dan sscn.bkn.go.id

BACA SELENGKAPNYA......................