Dewi Penyuluhan Hukum

Susy Susilawati - Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, BPHN

Sebagai Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Susy Susilawati punya cita-cita agar setiap desa dapat menjadi desa sadar hukum. Apalagi, program desa sadar hukum menjadi primadona Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Wanita kelahiran Garut tahun 1960 ini dikenal aktif mendorong para kepala daerah untuk mengembangkan dan membina desa-desa agar menjadi desa sadar hukum. Bagi kepala daerah yang berjasa mengembangkan desa sadar hukum, Kemenkumham memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa. Piagam tersebut biasanya diserahkan Menkumham Patrialis Akbar.

Peraih gelar doktor ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (2010) ini menuturkan, tidak mudah menetapkan suatu desa menjadi desa sadar hukum. Persyaratannya, di desa itu tidak ada pernikahan di bawah umur, pelunasan pembayaran PBB setiap tahun di atas 90 persen, tingkat kriminalitas dan narkoba kecil. "Dan, di desa itu sudah terbentuk keluarga sadar hukum (kadarkum)," kata pemilik dua gelar sarjana (S-1) dari STIA LAN dan dari Fakultas Hukum Universitas Widyagama ini.

Istri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang ini pernah menduduki sejumlah jabatan di Kemenkumham. Sebentar lagi, Susy akan pindah ke Yogyakarta sebagai Kakanwil Kemenkumham.

Peraih gelar magister hukum dari Universitas Indonesia (UI) ini dikenal akrab dengan stafnya. Dia pun tidak pernah canggung berkeliling ke sudut-sudut kota dan desa melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum dengan mobil keliling penyuluhan hukum. Wanita berparas ayu ini jadilah dewi penyuluhan hukum.

sumber: suarakarya-online.com, Kamis, 5 Mei 2011