Pemerintah Diminta Hapus Penjara Anak

Jakarta

Komisi Perlindungan Anak Indonesia minta pemerintah menghapuskan penjara untuk anak. Sebagai gantinya, penjara anak diubah menjadi panti sosial yang tak lagi berada dalam lingkup peradilan pidana. " Semua anak yang ada dalam penjara dewasa hendaknya dilepaskan sekarang juga," kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Hadi Supeno di Kantor Kementerian Komunikasi, Jakarta, Selasa (20/7).

Hadi mencontohkan ada empat panti sosial, yakni Handayani di Jakarta, Antasena di Magelang, Paramita di Nusa Tenggara Barat, dan Tuddopoli di Makassar yang bisa jadi model hukuman bagi anak. Adapun untuk menjamin penghapusan pemenjaraan anak, Undang-undang pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 1997 hendaknya diubah menjadi Undang-undang sistem peradilan anak yang mandiri, tidak berada di bawah sistem peradilan umum.

Hadi menyarankan, sambil menunggu penataan sistem, hendaknya semua aparat terkait penanganan anak yang bermasalah tak dibawa ke pengadilan formal. "Tapi mengambil langkah restoratif justice dan diversi."ujarnya

KPAI mencatat saat ini ada 7.300 anak yang berhadapan dengan hukum, 6 ribu diantaranya berada di Lapas Anak, Lapas Dewasa dan rumah tahanan lain. "Kondisinya sangat memprihatinkan," kata Hadi.

Menurut Hadi, walaupun penjara sudah diakui sebagai tempat paling buruk bagi anak, namun di Indonesia masih menjadi pillihan dalam menghukum anak. "Alasannya karena hukum positif UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak masih berlaku," ujarnya.

source; tempointeraktif.com Selasa, 20 Juli 2010

BACA SELENGKAPNYA......................

Lapas dan Asah Pena Balikpapan Jalin Kerjasama Pendidikan

Balikpapan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan dengan Asah Pena Kota Balikpapan menjalin kerja sama pendidikan bagi para napi anak.

Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Ketua Asah Pena Balikpapan Arita Rizal Effendi dan Kepala Lapas Balikpapan Dewa Putu Gede di ruang serba guna Lapas Balikpapan, Selasa (20/7/2010) sekitar pukul 10.00 pagi.

Tak kurang dari 10 anak binaan, delapan napi anak dan dua anak negara akan mendapat pendidikan yang lebih baik berikut fasilitas pendidikan yang memadai.

"Guru dari Asah Pena akan datang selama lima hari dalam seminggu untuk mengajar. Tiga hari akan diisi dengan materi seperti yang dikurikulumkan Diknas, sedangkan dua hari lainnya diisi dengan materi keterampilan dan seni," ujar Arita.

Materi yang akan diberikan pada napi anak pun menurut Arita, sama dengan anak-anak asah pena lainnya. Yakni, akhlak, moral dan etika, pendidikan yang berhubungan dengan diknas agar dapat mengikuti program Paket A, B dan C, penggalian keterampilan serta program kemandirian.

"Kita ingin, anak-anak binaan Asah Pena, tidak hanya bisa bekerja tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi teman mereka lainnya," kata Arita.

Dewa Putu Gede mengakui pendidikan yang diberi di Lapas Balikpapan memang belum maksimal, layaknya lapas anak. Sehingga dengan adanya kerjasama dari Asah Pena, diharapkan napi anak bisa lebih baik lagi dalam pendidikan maupun keterampilan.

"Napi anak tak beda dengan anak-anak lain seusia mereka di luar sana. Sama-sama punya hak memperoleh pendidikan. Karena mereka semua juga harapan bangsa," ujar Dewa.

source: tribunkaltim.co.id Selasa, 20 Juli 2010

BACA SELENGKAPNYA......................

Menkumham: Napi Bisa Bekerja di Luar Tahanan

Padang

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar mengeluarkan kebijakan baru terhadap narapidana. Mereka memiliki kebebasan bekerja di luar tahanan dengan syarat sudah menjalani setengah dari masa hukuman.

"Setelah setengah menjalani masa hukuman, mereka (napi) dipekerjakan di luar sesuai kemampuan yang dimilikinya," kata Patrialis.

Dengan konsep ini, kata Patrialis, akan lebih manusiawi dan memberikan solusi bagi tahanan agar tidak kehilangan fungsinya sebagai manusia. "Pagi bekerja, sorenya tetap pulang ke LP untuk menjalani hukuman," kata Patrialias. "Dengan begini penghuni tahanan akan tahu bahwa negara tidak menelantarkan rakyatnya,"

Mengenai dimana para napi itu akan bekerja, Patrialis mengatakan, "Nantinya Kemenkumham yang akan mencarikan pekerjaan yang cocok buat penghuni Lapas."

Lokasi tempat penghuni tahanan ini tidak jauh dari Lapas sehingga mereka dapat pulang kembali ke tahanan sore harinya. "Pagi bekerja, sorenya kembali ketahanan dan menginap di sana,"

Kebijakan mempekerjakan penghuni tahanan di luar Lapas tentunya bukan tanpa risiko. Bisa saja mereka mengambil kesempatan bekerja di pagi hari untuk kabur dari tahanan. "Tapi saya yakin itu tidak akan terjadi, karena kami juga memperhatikan sikapnya selama menjalani masa hukuman," ujar Patrialis.

Dengan demikian, ketika dia keluar dari tahanan atau bebas, para napi sudah memiliki kemampuan dan terlebih tabungan untuk bekal hidup selama menjalani kebebasan.

Karena, lanjut Patrialis, biasanya mantan narapidana tidak mudah memperoleh pekerjaan apalagi menyandang status mantan tahanan.

source: vivanews.com Senin, 19 Juli 2010

BACA SELENGKAPNYA......................

Napi di Medan Disuruh Buka Rekening Tabungan

Medan

Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini mungkin bisa dicontoh. Agar para narapidana di LP Tanjung Gusta bisa menabung dan memiliki rekening tersendiri, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggandeng BNI 46 Cabang USU Medan.

Kerja sama itu memang tercatat yang pertama kalinya di Indonesia. Namun dengan kerjasama itu, para warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan langsung bisa membuka rekening di PT Bank Negara Indonesia (BNI). Kegiatan itu sendiri merupakan tindak lanjut perjanjian MoU pihak Kementerian Hukum dan HAM dengan PT BNI di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ternyata antusias menabung para warga binaan cukup besar. Semula terdata 20 calon nasabah kemudian bertambah menjadi 30 nasabah,” kata GSN BNI, Medan Edy Rusman kepada wartawan, usai menyerahkan buku tabungan kepada 32 napi yang menjadi nasabah BNI.

Menurut Edy Rusman, dengan program "Tabunganku" dari BNI para napi yang menjadi nasabah dapat menyimpan uang tanpa ada batasan nilai nominal. Ditegaskan Edy, pihaknya juga siap mengucurkan bantuan kepada pihak Lapas dalam mengembangkan unit usaha yang dijalankan para warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan.

Edy menuturkan, dirinya telah mencoba roti "Pas BAkery" buatan para warga binaan, yang menurutnya memmiliki rasa nikmat dan berkualitas sama dengan buatan toko roti ternama. Karenanya, pihak bank akan mengucurkan dana bantuan kredit untuk mengembangkan usaha tersebut.

Kalapas Tanjung Gusta Medan, Samuel Purba menambahkan, warga binaan yang sudah menjalani setengah dari masa hukuman memang diberi pelatihan dan kegiatan keterampilan seperti pembuatan roti (Pas Bakery), keterampilan merakit bunga, mebel, membuat batako, menjahit dan hingga membuat taman. Dari hasil kegiatan tersebut, para warga binaan mendapatkan penghasilan sendiri.

“Namun penghasilan atau upah berupa uang tunai yang mereka terima tidak bisa dibawa ke dalam sel, untuk itulah dianjurkan kepada mereka untuk membuka rekening supaya penghasilannya di tabungan kelak menjadi modal setelah selesai menjalani hukuman,” ucap Samuel Purba.

source = ww.jpnn.com Selasa, 20 Juli 2010

BACA SELENGKAPNYA......................

Biaya Paspor Rp 270 Ribu, Tak Ada Biaya Lain

Padang

Kementerin Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan biaya pengurusan paspor sebesar Rp 270 ribu. Tidak ada penambahan biaya apa pun saat pengurusan pasport di Kantor Imigrasi.

“Hanya sebesar itu, tidak boleh dipersulit dan tidak ada biaya tambahan,” ujar Menkumham Patrialis Akbar saat berkunjung ke Padang.

Disebutkannya biaya pembuatan paspor tersebut untuk menghindari praktik percaloan dan pemungutan biaya lebih. Menkumham juga meminta, agar pembuatan paspor dalam bentuk apa pun dipermudah pengurusannya.

"Empat hari kerja sudah selesai setelah pengambilan foto," kata Patrialis. Waktu empat hari tersebut batas maksimal petugas Imigrasi meng-upload data pemilik paspor.

Bahkan, Kanwil Depkumham Sumbar menyanggupi selama satu hari masa kerja jika kondisi warga yang mengurus tidak terlalu banyak.

Patrialis menegaskan, pihaknya akan menindak petugas Imigrasi yang mempersulit masyarakat saat pengurusan paspor. “Segera laporkan petugas seperti itu.”

Saat berkunjung ke Padang, Menkumham juga meresmikan Kanwil Depkumham Sumbar sebagai Law Centre dan 15 desa sadar hukum di Sumbar.

Desa sadar hukum ini diharapkan mampu membantu kinerja pemerintah dalam proses penegakkan hukum.

source: vivanews.com Minggu, 18 Juli 2010

BACA SELENGKAPNYA......................