Kelangsungan Remunerasi Instansi di Tangan Boediono

Jakarta

Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN & RB Ramli Naibaho mengungkapkan adanya permintaan untuk membatalkan remunerasi di sejumlah instansi. Sebab, remunerasi dianggap tak membuat aparat di instansi penerima remunerasi mengubah kinerjanya.

"Memang tak sedikit yang minta kami membatalkan remunerasi beberapa instansi. Tapi kebijakan Kementerian PAN & RB sampai di situ. Kami memang masuk dalam tim, tapi penentunya ada di komite pengarah," ujar Ramli baru-baru ini.

Dijelaskannya, untuk mencabut remunerasi maka tahapannya harus dibahas di komite pengarah yang diketuai Wapres Boediono. Sebagai ketua Komisi Pengarah, wapres berhak menentukan layak tidaknya remunerasi diberikan berdasarkan hasil rekomendasi tim penilai independen.

"Kalau instansi itu wewenang wapres. Tapi yang jelas untuk individu berhak menerima remunerasi bila dia bekerja. Kalau tidak bekerja entah karena sakit atau alasan apapun tetap tidak mendapat remunerasi," urainya.

Mengenai evaluasi instansi yang jadi pilot project reformasi birokrasi seperti MA, BPK, dan Kemenkeu, Ramli menegaskan, sudah ada tim yang turun. Tim ini menilai dan mengevaluasi tingkat keberhasilan reformasi birokrasi.

"Penilaiannya sedang berjalan. Yang dievaluasi tiga kementerian/lembaga penerima remunerasi pertama. Setelah itu penerima remunerasi gelombang kedua," terangnya.

sumber: jpnn.com, Minggu, 20 Februari 2011