Surat Edaran MENKUMHAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

versi pdf dari sumber kemenkumham.go.id bisa dilihat DI SINI. tertanggal Jum'at,12 Juli 2013

BACA SELENGKAPNYA......................

Pemasyarakatan Indonesia - 18th Asean Prisons Track and Field Championships 2013

Jakarta

Acara akbar 18th Asean Prisons Track and Field Championships 2013 yang dilaksanakan sejak 25 sampai dengan 30 Juni 2013 akhirnya ditutup oleh Ketua Menteri di Melaka, Malaysia. Asean Prisons Track and Field Championships merupakan event perlombaan dwitahunan yang dikuti oleh para pegawai Pemasyarakatan di kawasan ASEAN.

Kali ini Indonesia mengirimkan 14 atletnya untuk bertanding dalam event tersebut. Walaupun merupakan Negara dengan jumlah kontingen paling sedikit, Indonesia mampu menunjukkan taringnya, tercatat memperoleh medali emas terbanyak, yaitu 16 emas, kemudian 6 perak, dan 1 perunggu. Meskipun memperoleh medali emas terbanyak dan semua atletnya meraih medali, Indonesia tidak menjadi juara umum karena penentuan sebagai juara umum menggunakan sistem nilai, sedangkan tidak semua cabang perlombaan diikuti Indonesia.

Susy Susilawati (Sesditjen Pemasyarakatan), sebagai ketua delegasi mengatakan bahwa Negara peserta mengakui kehebatan Indonesia, "small but high quality" ungkapan tersebut ditujukan untuk Indonesia. "Kami haru dan bangga setiap mengalungkan medali dan menyanyikan Indonesia Raya di negeri orang, 16 kali," ungkap Susy.

Berita dari event dwitahunan ini membuktikan, walaupun Pemasyarakatan akhir-akhir ini selalu didera masalah, tetapi tidak mempengaruhi pencapaian prestasi. "Kami bangga menjadi pegawai Pemasyarakatan, Selamat untuk Kementerian Hukum dan HAM, Selamat Untuk Indonesia. Tahun 2015 Indonesia telah ditetapkan menjadi tuan rumah. Jayalah Pemasyarakatan, Jayalah Indonesia," demikian imbuh Susy.

sumber: kemenkumham.go.id (Humas), Senin, 01 Juli 2013

BACA SELENGKAPNYA......................

Dua Tahanan Lapas Mojokerto Kabur

Mojokerto

Dua tahanan Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Mojokerto, Jawa Timur, kabur setelah menjebol atap ruang tahanan. Keduanya, Iwan Permana dan Haris Bin Sukur, merupakan tahanan titipan Pengadilan Negeri Mojokerto yang terlibat kasus narkoba.

Mereka diduga bisa kabur karena kelalaian petugas jaga, sebab atap yang jebol terletak hanya dua meter dari pos jaga lapas. Kaburnya dua tahanan itu diketahui petugas lapas saat memeriksa tahanan di ruangan.

Pascakaburnya Iwan dan Haris, petugas Polresta Mojokerto dan pihak lapas memeriksa sejumlah saksi, di antaranya sipir yang bertugas jaga saat kedua tahanan kabur.

Iwan dan Haris menghuni Lapas klas II B Mojokerto sejak pertengahan Maret lalu.

sumber: metrotvnews.com (Andrie Yudhistira) Selasa, 02 Juli 2013

BACA SELENGKAPNYA......................

Petugas Lapas Boleh Berjilbab, Polwan Malah Dilarang

ki-ka : Avvy Olivia, Eka Frestya, Astri, Eni Kuswidiyanti (republika.co.id)

Jakarta

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mochamad Sueb mengatakan, para petugas wanita muslimah di Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) diperbolehkan mengenakan baju dinas dengan berjilbab.

"Alhamdulillah, banyak para petugas wanita muslimah di tempat kami yang sudah mengenakan baju dinas dengan berjilbab," kata Mochamad Sueb saat dihubungi, Rabu (5/6).

Menurutnya, pengunaan pakaian dinas wanita dengan jilbab di Lapas dan Rutan itu sudah diatur dalam Permenkumham Uniform Dinas Berjilbab.

"Jadi pengunaan pakaian jilbabnya harus seragam," ungkap Muchamad Sueb yang menambahkan pakaian dinas wanita berjilbab tidak menganggu tugas dan kinerja petugas.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima keluhan Polwan yang ingin berjilbab tetapi tidak diperbolehkan karena terikat dengan Peraturan Kapolri mengenai seragam. Para Polwan pun menggalang dukungan melalui media sosial Facebook.

sumber: republika.co.id, Rabu, 05 Juni 2013

BACA SELENGKAPNYA......................

Penerimaan Calon Taruna AIM dan AKIP 2013

Pelamar Calon Taruna AIM dan AKIP bisa berasal dari pelamar umum maupun PNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Untuk Pelamar Umum:

1. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, tidak berkacamata, tidak tuli, tidak bertato dan tidak buta warna;
2. Bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat;
3. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;
4. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Indonesia

Untuk Pelamar PNS Kemenkumham:

1. Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010;
2. Tidak pemah putus studi/ drop out (DO) dari Akademi llmu Imigrasi atau Akademi Ilmu Pemasyarakatan

I. PERSYARATAN PELAMAR CALON TARUNA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN:

1) Kuota 130 formasi dengan rincian : a. Formasi Umum sebanyak 120 formasi dengan rincian : - Pria : 108 formasi - Wanita : 12 formasi b. Formasi PNS Kemenkumham sebanyak 10 formasidengan rincian - Pria : 6 formasi - Wanita : 4 formasi 2) Pria/Wanita; 3) Pendidikan SLTA Sederajat dengan nilai ljazah terakhir rata-rata 7 (tujuh) dan nilai Bahasa lnggris 7 (tujuh) pada rapor semester akhir dan atau ijazah dan atau Ujian Nasional (khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat nilai ljazah rata-rata 6,5 dan nilai Bahasa lnggris 6,5 (enam koma lima)) ; 4) Umur pada tanggal 01 Maret 2013 - Minimal 1B tahun - Maksimal22lahun (dibuiktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir); 5) Tinggi Badan minimal Pria 168 cm, Wanita minimal 160 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan dan kesamaptaan (khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat tinggi badan minimal Pria 165 dan Wanita 155 dengan berat badan seimbang (ideal)); 6) Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, tidak berkacamata, tidak tuli, tidak bertato dan tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter RS.Pemerintah; 7) Bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus); 8) Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan; 9) Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Wilayah lndonesia ; 10) Khusus penerimaan dari Pegawai Kementerian Hukum dan HAM Rl selain memiliki syarat tersebut di atas harus memenuhi syarat seperti : a. PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, belum pernah menikah dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.l (ll/b), dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Eselon ll; b. Umur pada tanggal 1 Maret 2013 tidak lebih dari26 tahun, yang dibuKikan dengan akte/surat keterangan lahir; c. Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Kepala U PT ; d. Tidak pemah putus studi/ drop out (DO) dari Akademi llmu Pemasyarakatan; 11) Seleksi ujian dilakukan dengan sistem guguryang terdiridari : a. Seleksi Administrasi b. Ujian Tulis Tes Kompetensi Dasar (TKD) c. Tes Kesehatan dan Kesamaptaan d. Psikotes dan Tes Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) 12) Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keierangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Taruna. 13) Berkas lamaran dimasukkan dalam Stopmap warna kuning, di luar Stopmap tertulis : a. Nama b. Tempat dan Tanggal Lahir c. Pendidikan d. Alamat Sekarang e. Nomor Telepon yang mudah dihubungi f. Alamat Email

II. PERSYARATAN PELAMAR CALON TARUNA AKADEMI IMIGRASI :

1) Kuota 65 formasi dengan rincian : a. Formasi Umum sebanyak 60 formasi dengan rincian : - Pria : 54 formasi - Wanita : 6 formasi b. Formasi PNS Kemenkumham sebanyak 5 formasi dengan rincian : - Pria : 3 formasi - Wanita : 2 formasi 2) Pria/Wanita; 3) Pendidikan SLTA Sederajat dengan nilai ljazah terakhir rata-rata 7 (tujuh) dan nilai Bahasa lnggris 7 (tujuh) pada rapor semester akhir dan atau ijazah dan atau Ujian Nasional (khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat nilai ljazah rata-rata 6,5 dan nilai Bahasa lnggris 6,5 (enam koma lima); 4) Umur pada tanggal0l Maret 2013 - Minimal 1B tahun - Maksimal22lahun (dibuktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir) 5) Tinggi Badan minimal Pria 168 cm, Wanita minimal 160 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan dan kesamaptaan (khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat tinggi badan minimal Pria 165 dan Wanita 155 dengan berat badan seimbang (ideal)); 6) Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, tidak berkacamata, tidak tuli, tidak bertato dan tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah; 7) Bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keierangan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus); 8) Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan; 9) Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Wilayah lndonesia ; 10) Khusus penerimaan dari Pegawai Kementerian Hukum dan HAM Rl selain memiliki syarat tersebut di atas harus memenuhi syarat seperti : a. PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, belum pernah menikah dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.l (ll/b), dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Eselon ll; b. Umurpadatanggal 1 Maret20l3tidak lebih dari 26tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir; c. Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 dibuKikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Kepala U PT ; d. Tidak pemah putus studi / drop out (DO) dari Akademi lmigrasi; 11) Seleksi ujian dilakukan dengan sistem gugur yang terdiri dari : a. Seleksi Administrasi b. Ujian Tulis Tes Kompetensi Dasar (TKD) c. Tes Kesehatan dan Kesamaptaan d. Psikotes dan Tes Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) 12) Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Taruna. 13) Berkas lamaran dimasukkan dalam Stopmap warna Biru, di luar Stopmap tertulis : a. Nama b. Tempat dan Tanggal Lahir c. Pendidikan d. Alamat Sekarang e. Nomor Telepon yang mudah dihubungi f. Alamat Email

III. KETENTUAN.KETENTUAN LAIN :

1). Calon pelamar di seluruh lndonesia wajib melakukan pendaftaran secara online ke alamat website http.//cpns.kemenkumham.go.id dan mengisi form registrasi yang telah tersedia maka pelamar dapat mencetak tanda bukti pendaftaran. 2). Berkas lamaran terdiri dari : - Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM Rl di Jakarta; - Foto copy ljazah / STTB dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir; - Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dilegalisir; - Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir; - Foto copy Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir; - Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato dari dokter RS. Pemerintah/ Puskesmas; - Surat Keterangan belum pernah menikah dari Lurah; - Surat Pernyataan dari pelamar yang berisikan sanggup tidak menikah selama pendidikan dan tidak terikat dengan instansi lain/swasta; - Pas photo berwarna dasar Biru berukuran 3 x 4 sebanyak 2lembar (untuk kartu peserta ujian); - Tanda bukti cetaUprint registrasi pendaftaran; 3). Untuk Pelamar dari Pegawai Kementerian Hukum dan HAM disamping butir diatas, juga harus dilengkapi dengan : - Surat ijin atau pengantar dari Sekretaris Unit Utama atau Kepala Kantor Wilayah dan atau Kepala UPT; - Surat keterangan dari Pejabat Eselon ll atau Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin/tidak dalam proses pengusulan Hukuman Disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010; - Foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir. 4). Berkas lamaran lengkap dimasukkan dalam stopmap dan dikirim ke PO BOX 2747 JKP 10027.

IV. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi ujian dilakukan dengan sistem gugur yang terdiri dari :
a. Seleksi Administrasi
b. Ujian Tulis Tes Kompetensi Dasar (TKD)
c. Tes Kesehatan dan Kesamaptaan
d. Psikotes dan Tes Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK)

V. JADWAL KEGIATAN

sumber: cpns.kemenkumham.go.id 5 Maret 2013

BACA SELENGKAPNYA......................