Penerimaan CPNS KEMENKUMHAM RI 2014 (1)

Persyaratan Pendaftaran, Tata Cara Pendaftaran, Tahapan Seleksi, DLL, bisa lihat Pengumuman dibawah ini

Berikut ini adalah rincian formasi penerimaan CPNS di KEMENKUMHAM RI 2014

RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

TAHUN ANGGARAN  2014

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL/ RUANG	JUMLAH ALOKASI	RENCANA PENEMPATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JUMLAH		1000
1	Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI)	DIII Akuntansi	(II/c)	14	1	Biro Keuangan	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					2	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					3	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
					1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur	S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan	(III/a)	2	2	Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
3	Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda	S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi	(III/a)	1	1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
4	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis	S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi dan Manajemen/ S1 Ilmu Pendidikan	(III/a)	4	2	Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					2	Pusat Pengembangan Teknis	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
5	Penyuluh Hukum	S1 Hukum	(III/a)	2	1	Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
					1	Pusat Penyuluhan Hukum	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
6	Penyiap Bahan Publikasi dan Sosialisasi Informasi	S1 Komunikasi/ S1 Teknik Informasi	(III/a)	11	1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					1	Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					4	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					2	Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
7	Pengelola Pemanfaatan Hasil Penelitian	S1 Hukum	(III/a)	9	1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					5	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
8	Pengelola Jabatan Fungsional	DIII Manajemen	(II/c)	16	1	Biro Kepegawaian	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					6	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
9	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	S1 Teknik Informasi/ S1 Komunikasi	(III/a)	4	2	Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					2	Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
10	Pengelola Database	S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer	(III/a)	38	10	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					11	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					2	Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					2	Direktorat Informasi dan Komunikasi	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					10	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					3	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
11	Pengelola dan Pemelihara Piranti TI	S1 Teknik Informatika/ S1 Sistem Informasi/ S1 Ilmu Komputer/ S1 Teknik Komputer	(III/a)	63	1	Biro Perencanaan	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Biro Kepegawaian	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Biro Umum	SEKRETARIAT JENDERAL
					3	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					4	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Direktorat Perdata	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Direktorat Pidana	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Direktorat Tata Negara	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					2	Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Direktorat Daktiloskopi	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					5	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					13	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Intelijen Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					2	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Direktorat Teknologi Informasi	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Direktorat Diseminasi Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					3	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					3	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
					2	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
12	Pengadministrasi Keuangan	S1 Manajemen/ S1 Ekonomi/ S1 Akuntansi	(III/a)	12	1	Biro Keuangan	SEKRETARIAT JENDERAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					2	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
					3	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
					1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
13	Pengadministrasi Keuangan	S1 Manajemen Keuangan/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Akuntansi	(III/a)	2	1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
14	Pengadministrasi Anggaran	S1 Ilmu Bisnis dan Manajemen/ S1 Sospol/ S1 Ekonomi Manajemen/ S1 Hukum/ S1 Akuntansi	(III/a)	50	1	Biro Perencanaan	SEKRETARIAT JENDERAL
			(III/a)		1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			(III/a)		1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
			(III/a)		34	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		1	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		1	Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		1	Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		1	Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
			(III/a)		3	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
			(III/a)		1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			(III/a)		1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
			(III/a)		1	Sekretariat Badan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
			(III/a)		1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	INSPEKTORAT JENDERAL
			(III/a)		1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
			(III/a)		1	Sekretariat Badan	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM
15	Penerjemah Pertama	S1 Bahasa atau Sastra Inggris	(III/a)	6	2	Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
					1	Sekretariat Direktorat Jenderal	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					1	Sekretariat Badan	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
16	Pemeriksa Paten	S1 Kimia/ S1 Biologi/ S1 Farmasi/ S1 Teknik Elektro/ S1 Fisika/ S1 Teknik Mesin/ S1 Teknik Sipil/ S1 Teknologi Pertanian/ S1 Teknologi Perikanan	(III/a)	2	2	Direktorat Paten	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
17	Pemeriksa Merek	S1 Hukum/ S1 Manajemen/ S1 Teknik/ S1 Farmasi/ S1 Humaniora	(III/a)	2	2	Direktorat Merek	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
18	Pemeriksa Desain Industri	S1 Senirupa, desain dan/atau teknik	(III/a)	2	2	Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
19	Auditor pertama	S1 Akuntansi/ S1 Hukum/ S1 Manajemen Keuangan	(III/a)	20	4	Inspektorat Wilayah I	INSPEKTORAT JENDERAL
					4	Inspektorat Wilayah II	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Inspektorat Wilayah III	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Inspektorat Wilayah IV	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Inspektorat Wilayah V	INSPEKTORAT JENDERAL
					3	Inspektorat Wilayah VI	INSPEKTORAT JENDERAL
20	Penjaga Keamanan	DIII Semua Jurusan	(II/c)	472	31	LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE)	ACEH
					31	LAPAS WANITA SIGLI	ACEH
					8	LAPAS KELAS III LANGSA	ACEH
					15	LAPAS NARKOTIKA KELAS III LANGKAT	SUMATERA UTARA
					31	LAPAS DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT
					31	LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
					31	RUTAN PADANG	SUMATERA BARAT
					12	LAPAS TERBUKA RUMBAI	RIAU
					10	RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU	RIAU
					5	LAPAS KELAS III SOROLANGUN	JAMBI
					31	LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					33	RUTAN DEPOK	JAWA BARAT
					13	LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					8	LAPAS KELAS III BEKASI	JAWA BARAT
					13	LAPAS KELAS III WARUNG KIARA	JAWA BARAT
					8	RUTAN GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					10	LAPAS NARKOTIKA MADIUN	JAWA TIMUR
					10	LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN	JAWA TIMUR
					31	LAPAS BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
					31	LAPAS PAHUWATO	GORONTALO
					29	RUTAN WEDA	MALUKU UTARA
					5	LAPAS KELAS IIB MERAUKE	PAPUA
					5	LAPAS KELAS IIB SERUI	PAPUA
					5	LAPAS KELAS IIB WAMENA	PAPUA
					5	LAPAS KELAS IIB TIMIKA	PAPUA
					5	LAPAS KELAS IIB FAK FAK	PAPUA BARAT
					3	LAPAS KELAS IIB MANOKWARI	PAPUA BARAT
					3	LAPAS KELAS IIB SORONG	PAPUA BARAT
					5	Rumah Detensi Imigrasi Medan	SUMATERA UTARA
					5	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	JAWA TIMUR
					5	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	KALIMANTAN BARAT
					4	Rumah Detensi Imigrasi Manado	SULAWESI UTARA
21	Pranata Imigrasi	DIII Semua Jurusan	(II/c)	159	16	Kantor Imigrasi Kelas III Takengon	ACEH
					2	Kantor Imigrasi Kelas III Sabang	ACEH
					2	Kantor Imigrasi Terempa	KEPULAUAN RIAU
					2	Kantor Imigrasi Ranai	KEPULAUAN RIAU
					16	Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Batam	KEPULAUAN RIAU
					9	Kantor Imigrasi Kelas III Kediri	JAWA TIMUR
					11	Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan	JAWA TIMUR
					2	Kantor Imigrasi Kelas II Maumere	NUSA TENGGARA TIMUR
					3	Kantor Imigrasi Kelas II Atambua	NUSA TENGGARA TIMUR
					12	Kantor Imigrasi Kelas III Labuhan Bajo	NUSA TENGGARA TIMUR
					13	Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau	KALIMANTAN BARAT
					10	Kantor Imigrasi Tanjung Redep	KALIMANTAN TIMUR
					13	Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu	SULAWESI UTARA
					15	Kantor Imigrasi Kelas III Banggai	SULAWESI TENGAH
					15	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	SULAWESI TENGGARA
					15	Kantor Imigrasi Kelas III Bau-bau	SULAWESI TENGGARA
					1	Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari	PAPUA BARAT
					2	Kantor Imigrasi Kelas II Sorong	PAPUA BARAT
22	Pranata Lapas	DIII Pertanian, mesin otomotif, bangunan	(II/c)	17	2	LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE)	ACEH
					2	LAPAS WANITA SIGLI	ACEH
					2	LAPAS DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT
					2	LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
					2	RUTAN PADANG	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS TERBUKA RUMBAI	RIAU
					2	LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					2	LAPAS BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
					2	LAPAS PAHUWATO	GORONTALO
23	Perawat	DIII Keperawat	(II/c)	16	1	LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE)	ACEH
					1	LAPAS WANITA SIGLI	ACEH
					1	LAPAS KELAS III LANGSA	ACEH
					1	LAPAS DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
					1	RUTAN PADANG	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS TERBUKA RUMBAI	RIAU
					1	LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					1	RUTAN DEPOK	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III BEKASI	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III WARUNG KIARA	JAWA BARAT
					1	RUTAN GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					1	LAPAS BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
					1	LAPAS PAHUWATO	GORONTALO
					1	RUTAN WEDA	MALUKU UTARA
24	Pengelola Jabatan Fungsional	DIII Manajemen	(II/c)	10	5	BHP MEDAN	SUMATERA UTARA
					5	BHP SURABAYA	JAWA TIMUR
25	Pengelola Database	DIII Teknik Komputer	(II/c)	16	1	LAPAS ACEH BARAT DAYA (BLANGPIDIE)	ACEH
					1	LAPAS WANITA SIGLI	ACEH
					1	LAPAS KELAS III LANGSA	ACEH
					1	LAPAS DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
					1	RUTAN PADANG	SUMATERA BARAT
					1	LAPAS TERBUKA RUMBAI	RIAU
					1	LAPAS NARKOTIKA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					1	RUTAN DEPOK	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III BEKASI	JAWA BARAT
					1	LAPAS KELAS III WARUNG KIARA	JAWA BARAT
					1	RUTAN GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT
					1	LAPAS BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
					1	LAPAS PAHUWATO	GORONTALO
					1	RUTAN WEDA	MALUKU UTARA
26	Penyuluh Kemasyarakatan	S1 Sosial	(III/a)	45	3	BAPAS KUTACANE	ACEH
					2	BAPAS SIBOLGA	SUMATERA UTARA
					3	BAPAS MEDAN	SUMATERA UTARA
					3	BAPAS PADANG	SUMATERA BARAT
					2	BAPAS BUKIT TINGGI	SUMATERA BARAT
					3	BAPAS PEKAN BARU	RIAU
					2	BAPAS MUARA BUNGO	JAMBI
					2	BAPAS LAHAT	SUMATERA SELATAN
					3	BAPAS PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
					4	BAPAS BANDUNG	JAWA BARAT
					3	BAPAS CIREBON	JAWA BARAT
					3	BAPAS BOGOR	JAWA BARAT
					2	BAPAS BOJONEGORO	JAWA TIMUR
					4	BAPAS SURABAYA	JAWA TIMUR
					2	BAPAS JEMBER	JAWA TIMUR
					2	BAPAS MALANG	JAWA TIMUR
					2	BAPAS AMUNTAI	KALIMANTAN SELATAN

Selanjutnya bisa mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Panselnas, klik di sini

Untuk melihat website cpns Kemenkumham bisa dilihat seperti pada gambar:

Link pada menu bisa dilihat disini:

• Download Pengumuman CPNS 2014
• Tata Cara Pendaftaran
• Daftar Alamat Kanwil
• Wilayah Regional Pelamar CPNS
• Formasi CPNS 2014
• Lampiran Difabel Tertentu
• Pendaftaran Nasional CPNS 2014
• Pendaftaran SSCN 2014

Semoga Bermanfaat :)
sumber: panselnas.menpan.go.id dan kemenkumham.go.id Sabtu, 30/08/2014 ( update 16/09/2014 )

BACA SELENGKAPNYA......................

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (4)

Masih melanjutkan informasi penerimaan cpns 2014 yang sebelumnya saya munculkan di postingan "Informasi Penerimaan CPNS 2014 (1),(2), dan (3)", kali ini di postingan yang ke (4) saya berikan informasi tentang bagaimana gambaran setelah mengisi di Formulir Pendaftaran pada Portal Nasional.

Dibawah ini adalah contoh gambar apabila telah BERHASIL mengisi Formulir Pendaftaran

Setelah mendaptkan tampilan seperti di atas, selanjutnya kita buka email milik kita yang sebelumnya sudah didaftarkan di Formulir Pendaftaran. Pada kotak masuk email, kita akan temukan sebuah email masuk langsung dari Panselnas dengan judul emailnya Registrasi Panselnas

Berikut contoh gambar email masuknya:

Pada email yang kita terima, disitu kita dapatkan Username dan Password yang akan kita daftarkan pada website Instansi yang akan kita pilih nanti. Disinilah kita telah masuk ke tahap Portal Instansi.

                   -donz-

baca juga:
Informasi Penerimaan CPNS 2014 (1)
Informasi Penerimaan CPNS 2014 (2)
Informasi Penerimaan CPNS 2014 (3)

sumber: panselnas.menpan.go.id, Rabu, 27/08/2014

BACA SELENGKAPNYA......................

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (3)

Indramayu

Penerimaan CPNS 2014 di Portal Instansi sebagian sudah ada yang telah dibuka. Diantaranya per-tanggal 25 Agustus 2014, 08:50, ada 33 Instansi untuk Pusat dan 34 Instansi untuk Daerah.

Detail informasinya bisa dilihat di menpan.go.id, seperti gambar berikut:

Bagi yg belum mendaftar di Portal Nasional, bisa mengisi Formulir Pendaftaran melalui alamat ini: REGPANSELNAS

Akan tetapi, Formulir Pendaftaran tersebut hanya bisa diisi 1 kali dan hanya diisi apabila Instaansi yang dituju sudah ditetapkan siap menerima lowongan. Sebagian Instansi yang masih belum dibuka atau masih dalam proses tidak akan keluar di menu 'pilih Instansi' yang akan diisi nanti, lihat gambar dibawah:

update 31/08/2014

-donz-
sumber: panselnas.menpan.go.id, Senin, 25/08/2014 (update 31/08/2014)

BACA SELENGKAPNYA......................

Penerimaan Calon Taruna AIM dan AKIP KEMENKUMHAM RI 2014

Penerimaan Calon Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) melalui registrasi online akan dimulai tanggal 8 September 2014 s.d. 10 September 2014

sumber: kemenkumham.go.id Sabtu, 23/08/2014

BACA SELENGKAPNYA......................

Informasi Penerimaan CPNS 2014 (2)

PROSES PENDAFTARAN :
( Syarat, Panduan, Pelaksanaan dan Materi Ujian )

1. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Kementerian/Lembaga non Kementerian, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu, membuka kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 untuk mengisi lowongan formasi dengan kualifikasi pendidikan tertentu. Seluruh calon peserta test CPNS 2014 diharapkan melakukan pendaftaran secara online dengan ketentuan sebagai berikut;
UMUM

• Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
• Pria dan Wanita dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 01 September 2014. Catt : usia maksimal secara umum adalah 35 tahun, namun setiap instansi mempunyai kewenangan untuk menetapkan batasan usia maksimal yang akan diterima;
• 3. Berijazah, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakredirasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal C atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat Keterangan Lulus / Ijazah sementara tidak berlaku;
• Sehat jasmani dan rohani;
• Tidak terikat hubungan kerja/ikatan dinas dengan Instansi Pemerintah atau Badan Swasta lainnya;
• Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah (PUNP);
• Tidak pernah tersangkut perkara pidana atau kasus narkoba;
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
• Calon pelamar di seluruh Indonesia dapat melakukan pendaftaran secara online ke alamat website Panselnas di: https://panselnas.menpan.go.id untuk mendapatkan username dan password yang kemudian digunakan untuk log in ke SSCN di: http://sscn.bkn.go.id/;
• Setelah mengisi form registrasi melalui website pada SSCN maka pelamar dapat mencetak tanda bukti pendaftaran.
  • Calon Pelamar Instansi Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/Badan:
  • Calon Pelamar Formasi Pusat:
  • Tanda Bukti pendaftaran dan dokumen lamaran lengkap dikirim ke panitia penerimaan CPNS pada Biro Kepegawaian kantor pusat instansi yang dilamar;
  • Calon Pelamar Formasi Kantor Wilayah
  • Tanda Bukti pendaftaran dan dokumen lamaran lengkap dikirim ke panitia penerimaan CPNS pada Bagian Kepegawaian kantor wilayah instansi yang dilamar
  • Calon Pelamar Instansi Pemerintah Daerah Propinsi/Kota/Kabupaten
  • Tanda Bukti pendaftaran dan dokumen lamaran lengkap dikirim ke panitia penerimaan CPNS pada Badan Kepegawaian Daerah instansi Pemerintah Daerah yang dilamar
• Pendaftaran secara online dimulai pada tanggal 20 Agustus - 3 September 2014 jam 24.00 waktu setempat.
• Verifikasi berkas lamaran lengkap di masing-masing instansi dimulai pada tanggal 23 Agustus - 5 September 2014, jam 08.00 - 16.00 waktu setempat.
• Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1(satu) instansi.
• Lowongan Formasi dan kualifikasi pendidikan serta persyaratan tambahan lainnya dapat dilihat pada panduan pendaftaran masing-masing jalur penerimaan setiap instansi pada link Pengumuman Pendaftaran.

KHUSUS :

• Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam dengan melampirkan :
• Daftar Riwayat Hidup (DRH) meliputi pendidikan formal dan informal serta pengalaman. Khusus pendidikan formal harus dituliskan dari mulai Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir, nama lembaga pendidikan, tahun lulus pendidikan dan nilai rata-rata ijazah atau IPK;
• Fotocopy Ijazah / STTB terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang : Rektor/Dekan/Ketua/Direktur dengan stempel basah (bukan stempel foto copy);
• Transkrip nilai akademik yang dilegalisir oleh Dekan Fakultas bagi Perguruan Tinggi Swasta sesuai peraturan pemerintah;
• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku pada saat pendaftaran 1 (satu) lembar.
• Pas foto berwarna 4x6 : 3 lembar



2. PANDUAN PENDAFTARAN

Proses pendaftaran CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

• Masuk ke portal Panselnas di http://panselnas.menpan.go.id untuk melakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, instansi yang dipilih dan e-mail.
• Log in ke http://sscn.bkn.go.id dengan mengisi username & password yang sudah dikirim via e-mail.
• Klik DAFTAR untuk mengisi formulir pendaftaran.
• Isi formulir registrasi yang muncul.
• Pastikan isian data pribadi pada form registrasi sesuai dengan KTP.
• Pastikan isian jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
• Klik check box mengenai kebenaran data yang telah dimasukkan
• Masukkan kode captcha yang tertera.
• Klik tombol Daftar untuk memproses pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi.
• Cetak tanda bukti pendaftaran.
• Tanda bukti pendaftaran berupa file dalam format PDF yang dapat disimpan di flashdisk dan dapat dicetak ditempat lain.
• Tanda bukti pendaftaran yang sudah dicetak agar dibawa pada saat verifikasi dokumen lamaran di panitia penerimaan CPNS masing-masing instansi.
• Melakukan verifikasi dokumen
• Verifikasi dokumen dilakukan oleh Panitia Penerimaan CPNS yang ada pada masing-masing instansi yang dilamar.
• Instansi menentukan apakah dokumen lamaran dibawa oleh pelamar yang bersangkutan atau dikirim melalui Pos Indonesia.
• Verifikasi dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaian data pelamar pada isian formulir pendaftaran dan pilihan formasi serta pendidikan apakah telah terisi dengan data yang benar.
• Mengikuti ujian seleksi pada waktu yang telah ditentukan.
• Setelah mengikuti ujian seleksi masuk, Anda dapat melihat hasil seleksi pada tanggal pengumuman.



3. PELAKSANAAN UJIAN

• Test dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)
• Pra Test
• Peserta ujian agar sudah mengetahui kapan jadwal (tanggal dan jam) serta lokasi ujiannya masing-masing.
• Peserta ujian agar datang minimal 30 menit sebelum ujian dimulai.
• Pelaksanaan Test:
• 5 menit persiapan peserta memasuki ruangan test dengan posisi duduk yang tidak ditentukan oleh panitia.
• 15 menit pengarahan tata cara ujian menggunakan sistem CAT oleh panitia pelaksanaan ujian.
• 90 menit pelaksanaan ujian.
• Dilarang membawa peralatan elektronis ke dalam ruangan test.
• Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian ke dalam ruangan ujian.
• Jika ada peserta yang diketahui melakukan tindakan curang yang merugikan peserta lain maka akan di diskualifikasikan dan dinyatakan gugur sebagai peserta ujian.



4. MATERI UJIAN

• Tes Kompetensi Dasar (TKD)
• Tes Wawasan Kebangsaan
• Tes Intelegensia Umum
• Tes Karakteristik Pribadi
• Tes Kompetensi Bidang (TKB)
Bagi peserta yang memenuhi passing grade dan dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) selanjutnya berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB). Namun ada beberapa instansi dan jurusan tertentu yang tidak memerlukan tes TKB, artinya setelah lulus TKD maka berarti lulus ujian CPNS.

STATUS TERKINI: 21-08-2014     :    17.15

ID	INSTANSI	STATUS
1010	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM	Siap Pendaftaran
1020	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	Siap Pendaftaran
1030	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Siap Pendaftaran
2000	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	Siap Pendaftaran
2020	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dalam Proses
2040	KEMENTERIAN BUMN	Siap Pendaftaran
2050	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Siap Pendaftaran
2060	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Dalam Proses
2100	KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA	Dalam Proses
2110	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	Dalam Proses
2120	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Dalam Proses
3001	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Dalam Proses
3002	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Dalam Proses
3004	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Dalam Proses
3005	KEMENTERIAN KEUANGAN	Siap Pendaftaran
3006	KEMENTERIAN PERTANIAN	Dalam Proses
3008	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dalam Proses
3009	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dalam Proses
3010	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dalam Proses
3011	KEMENTERIAN KESEHATAN	Dalam Proses
3012	KEMENTERIAN AGAMA	Dalam Proses
3013	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Dalam Proses
3014	KEMENTERIAN SOSIAL	Siap Pendaftaran
3015	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Dalam Proses
3016	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Siap Pendaftaran
3018	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dalam Proses
3019	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Dalam Proses
3020	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Dalam Proses
3021	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Dalam Proses
3022	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dalam Proses
4001	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	Siap Pendaftaran
4002	KEJAKSAAN AGUNG	Dalam Proses
4003	BADAN INTELIJEN NEGARA	Dalam Proses
4004	SEKRETARIAT JENDERAL MPR	Dalam Proses
4007	MAHKAMAH AGUNG RI	Dalam Proses
4008	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Dalam Proses
4010	LEMBAGA SANDI NEGARA	Siap Pendaftaran
4011	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Dalam Proses
4012	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Dalam Proses
4013	LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL	Dalam Proses
4014	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Dalam Proses
4015	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Siap Pendaftaran
4016	BADAN PUSAT STATISTIK	Dalam Proses
4017	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	Dalam Proses
4018	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Siap Pendaftaran
4019	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Siap Pendaftaran
4020	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL	Dalam Proses
4021	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Dalam Proses
4022	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	Dalam Proses
4023	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Siap Pendaftaran
4024	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Dalam Proses
4025	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	Dalam Proses
4027	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Siap Pendaftaran
4031	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Dalam Proses
4032	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	Dalam Proses
4035	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Dalam Proses
4036	SEKRETARIAT KABINET	Dalam Proses
4040	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Siap Pendaftaran
4041	SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM	Dalam Proses
4043	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Dalam Proses
4046	KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Dalam Proses
4049	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL	Dalam Proses
4050	SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH	Dalam Proses
4051	BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLIND. TKI	Dalam Proses
4052	BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI	Siap Pendaftaran
4053	BADAN SAR NASIONAL	Dalam Proses
4054	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Dalam Proses
4055	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Dalam Proses
4056	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Dalam Proses
4060	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	Dalam Proses
4062	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Dalam Proses
5100	PEMERINTAH ACEH	Dalam Proses
6300	PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA	Dalam Proses
6503	PEMERINTAH KAB. SIDOARJO	Dalam Proses
5106	PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT	Dalam Proses
5112	PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA	Dalam Proses
5101	PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR	Dalam Proses
5105	PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN	Dalam Proses
5111	PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL	Dalam Proses
5114	PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG	Dalam Proses
5108	PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA	Dalam Proses
5104	PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR	Dalam Proses
5401	PEMERINTAH KAB. AGAM	Dalam Proses
7705	PEMERINTAH KAB. ALOR	Dalam Proses
5210	PEMERINTAH KAB. ASAHAN	ditunda
8015	PEMERINTAH KAB. ASMAT	Dalam Proses
7507	PEMERINTAH KAB. BADUNG	ditunda
6811	PEMERINTAH KAB. BALANGAN	Dalam Proses
7204	PEMERINTAH KAB. BANGGAI	Dalam Proses
7207	PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Dalam Proses
7211	PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT	Dalam Proses
5701	PEMERINTAH KAB. BANGKA	Dalam Proses
5703	PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT	Dalam Proses
5705	PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN	Dalam Proses
5704	PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH	Dalam Proses
6508	PEMERINTAH KAB. BANGKALAN	Dalam Proses
7506	PEMERINTAH KAB. BANGLI	Data tidak lengkap
6801	PEMERINTAH KAB. BANJAR	Dalam Proses
6418	PEMERINTAH KAB. BANJARNEGARA	Data tidak lengkap
7312	PEMERINTAH KAB. BANTAENG	Dalam Proses
5607	PEMERINTAH KAB. BANYUASIN	ditunda
6415	PEMERINTAH KAB. BANYUMAS	Data tidak lengkap
6511	PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI	Dalam Proses
6806	PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA	Dalam Proses
6703	PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN	Dalam Proses
6713	PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR	Dalam Proses
6702	PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA	Dalam Proses
7316	PEMERINTAH KAB. BARRU	Dalam Proses
6406	PEMERINTAH KAB. BATANG	Dalam Proses
5221	PEMERINTAH KAB. BATUBARA	Dalam Proses
6104	PEMERINTAH KAB. BEKASI	Dalam Proses
5702	PEMERINTAH KAB. BELITUNG	Dalam Proses
5706	PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR	Dalam Proses
7702	PEMERINTAH KAB. BELU	Dalam Proses
5117	PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH	Dalam Proses
5302	PEMERINTAH KAB. BENGKALIS	Data tidak lengkap
5802	PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN	Dalam Proses
5809	PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH	Dalam Proses
5801	PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA	Dalam Proses
6904	PEMERINTAH KAB. BERAU	Dalam Proses
8002	PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR	Dalam Proses
7604	PEMERINTAH KAB. BIMA	Dalam Proses
8101	PEMERINTAH KAB. BINTAN	Dalam Proses
5110	PEMERINTAH KAB. BIREUEN	Dalam Proses
6521	PEMERINTAH KAB. BLITAR	Dalam Proses
6414	PEMERINTAH KAB. BLORA	Dalam Proses
6101	PEMERINTAH KAB. BOGOR	Dalam Proses
6527	PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO	Dalam Proses
7002	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	Dalam Proses
7012	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Dalam Proses
7013	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Data tidak lengkap
7007	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	Dalam Proses
6509	PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO	Dalam Proses
7104	PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO	Dalam Proses
8013	PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL	Dalam Proses
6425	PEMERINTAH KAB. BOYOLALI	Data tidak lengkap
6408	PEMERINTAH KAB. BREBES	Dalam Proses
7501	PEMERINTAH KAB. BULELENG	Dalam Proses
7311	PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA	Dalam Proses
8401	PEMERINTAH KAB. BULUNGAN	Dalam Proses
5503	PEMERINTAH KAB. BUNGO	Dalam Proses
7205	PEMERINTAH KAB. BUOL	Dalam Proses
7803	PEMERINTAH KAB. BURU	Dalam Proses
7808	PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN	Dalam Proses
7410	PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA	Dalam Proses
6112	PEMERINTAH KAB. CIAMIS	Data tidak lengkap
6103	PEMERINTAH KAB. CIANJUR	ditunda
6416	PEMERINTAH KAB. CILACAP	Dalam Proses
5207	PEMERINTAH KAB. DAIRI	Dalam Proses
8036	PEMERINTAH KAB. DEIYAI	Data tidak lengkap
5201	PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG	Dalam Proses
6403	PEMERINTAH KAB. DEMAK	Dalam Proses
5411	PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA	Dalam Proses
8033	PEMERINTAH KAB. DOGIYAI	Dalam Proses
7606	PEMERINTAH KAB. DOMPU	Dalam Proses
5611	PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG	Dalam Proses
7708	PEMERINTAH KAB. ENDE	Dalam Proses
7321	PEMERINTAH KAB. ENREKANG	Dalam Proses
7707	PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR	Dalam Proses
6110	PEMERINTAH KAB. GARUT	Dalam Proses
5113	PEMERINTAH KAB. GAYO LUES	Data tidak lengkap
7504	PEMERINTAH KAB. GIANYAR	Dalam Proses
7105	PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA	Dalam Proses
7302	PEMERINTAH KAB. GOWA	Dalam Proses
6404	PEMERINTAH KAB. GROBOGAN	Dalam Proses
6707	PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS	Dalam Proses
6303	PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL	Dalam Proses
7901	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT	Dalam Proses
7904	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN	Dalam Proses
7902	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH	Dalam Proses
7906	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMUR	Dalam Proses
7905	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA	Dalam Proses
6804	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN	Dalam Proses
6805	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH	Dalam Proses
6809	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA	Dalam Proses
5215	PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	Dalam Proses
5305	PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR	Dalam Proses
5304	PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU	Dalam Proses
6115	PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU	Dalam Proses
8037	PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA	Dalam Proses
8001	PEMERINTAH KAB. JAYAPURA	Dalam Proses
8008	PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA	Dalam Proses
7502	PEMERINTAH KAB. JEMBRANA	Data tidak lengkap
6412	PEMERINTAH KAB. JEPARA	Dalam Proses
6504	PEMERINTAH KAB. JOMBANG	Dalam Proses
8208	PEMERINTAH KAB. KAIMANA	Dalam Proses
6605	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU	Dalam Proses
7505	PEMERINTAH KAB. KARANGASEM	Dalam Proses
6105	PEMERINTAH KAB. KARAWANG	Dalam Proses
5202	PEMERINTAH KAB. KARO	Dalam Proses
6711	PEMERINTAH KAB. KATINGAN	Dalam Proses
5804	PEMERINTAH KAB. KAUR	Dalam Proses
6612	PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA	Dalam Proses
6423	PEMERINTAH KAB. KEBUMEN	Dalam Proses
6517	PEMERINTAH KAB. KEDIRI	Dalam Proses
8020	PEMERINTAH KAB. KEEROM	Dalam Proses
6402	PEMERINTAH KAB. KENDAL	Dalam Proses
5409	PEMERINTAH KAB. KEP. MENTAWAI	Data tidak lengkap
5807	PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG	Dalam Proses
7805	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU	Dalam Proses
7003	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	Dalam Proses
7903	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA	Dalam Proses
7005	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	Dalam Proses
6606	PEMERINTAH KAB. KETAPANG	Dalam Proses
6424	PEMERINTAH KAB. KLATEN	Data tidak lengkap
7503	PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG	Dalam Proses
7412	PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR	Dalam Proses
7413	PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN	Dalam Proses
7405	PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN	Dalam Proses
6808	PEMERINTAH KAB. KOTABARU	Dalam Proses
6705	PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT	Dalam Proses
6704	PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	Dalam Proses
5312	PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI	Dalam Proses
6611	PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA	Dalam Proses
6304	PEMERINTAH KAB. KULON PROGO	Dalam Proses
7701	PEMERINTAH KAB. KUPANG	Dalam Proses
6907	PEMERINTAH KAB. KUTAI BARAT	Data tidak lengkap
6901	PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	Data tidak lengkap
6908	PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR	Dalam Proses
5206	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU	Dalam Proses
5222	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN	Dalam Proses
5223	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA	Dalam Proses
5604	PEMERINTAH KAB. LAHAT	Data tidak lengkap
6708	PEMERINTAH KAB. LAMANDAU	Data tidak lengkap
6529	PEMERINTAH KAB. LAMONGAN	Data tidak lengkap
5904	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT	Data tidak lengkap
5901	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN	Dalam Proses
5908	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG TIMUR	ditunda
5903	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA	Dalam Proses
8030	PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA	Dalam Proses
6203	PEMERINTAH KAB. LEBAK	Data tidak lengkap
5808	PEMERINTAH KAB. LEBONG	Dalam Proses
8104	PEMERINTAH KAB. LINGGA	Dalam Proses
7601	PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT	Dalam Proses
7602	PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH	Data tidak lengkap
7603	PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR	Dalam Proses
7608	PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA	Dalam Proses
6516	PEMERINTAH KAB. LUMAJANG	Data tidak lengkap
7325	PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR	Dalam Proses
6522	PEMERINTAH KAB. MADIUN	Dalam Proses
6419	PEMERINTAH KAB. MAGELANG	Dalam Proses
6524	PEMERINTAH KAB. MAGETAN	Dalam Proses
6912	PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU	Dalam Proses
6116	PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA	Dalam Proses
8305	PEMERINTAH KAB. MAJENE	Dalam Proses
7721	PEMERINTAH KAB. MALAKA	Dalam Proses
6513	PEMERINTAH KAB. MALANG	data tidak lengkap
8402	PEMERINTAH KAB. MALINAU	Dalam Proses
7809	PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA	Dalam Proses
7802	PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA	Data tidak lengkap
7804	PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	Dalam Proses
8303	PEMERINTAH KAB. MAMASA	Dalam Proses
8029	PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	Dalam Proses
8302	PEMERINTAH KAB. MAMUJU	Dalam Proses
8306	PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH	Dalam Proses
8301	PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA	Dalam Proses
5213	PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL	Dalam Proses
7710	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI	Data tidak lengkap
7715	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT	Dalam Proses
7716	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR	Dalam Proses
8204	PEMERINTAH KAB. MANOKWARI	Data tidak lengkap
8213	PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN	Data tidak lengkap
8014	PEMERINTAH KAB. MAPPI	Dalam Proses
7307	PEMERINTAH KAB. MAROS	Dalam Proses
8211	PEMERINTAH KAB. MAYBRAT	Dalam Proses
6609	PEMERINTAH KAB. MELAWI	Dalam Proses
5504	PEMERINTAH KAB. MERANGIN	ditunda
8007	PEMERINTAH KAB. MERAUKE	Dalam Proses
5912	PEMERINTAH KAB. MESUJI	Dalam Proses
7004	PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN	Dalam Proses
7006	PEMERINTAH KAB. MINAHASA UTARA	Data tidak lengkap
5603	PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM	Dalam Proses
5806	PEMERINTAH KAB. MUKOMUKO	Dalam Proses
7403	PEMERINTAH KAB. MUNA	Dalam Proses
6710	PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA	Data tidak lengkap
5601	PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN	ditunda
5605	PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS	Dalam Proses
5612	PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARA	Dalam Proses
8009	PEMERINTAH KAB. NABIRE	Dalam Proses
5115	PEMERINTAH KAB. NAGAN RAYA	Data tidak lengkap
7718	PEMERINTAH KAB. NAGEKEO	Dalam Proses
7709	PEMERINTAH KAB. NGADA	Dalam Proses
5211	PEMERINTAH KAB. NIAS	Dalam Proses
5224	PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT	Dalam Proses
5214	PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN	Data tidak lengkap
5225	PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA	Dalam Proses
8403	PEMERINTAH KAB. NUNUKAN	Dalam Proses
5610	PEMERINTAH KAB. OGAN ILIR	Dalam Proses
5606	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIR	Dalam Proses
5602	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU	Dalam Proses
5609	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU SEL.	Data tidak lengkap
5608	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	ditunda
5219	PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS	Data tidak lengkap
5220	PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA	ditunda
5405	PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN	Data tidak lengkap
5216	PEMERINTAH KAB. PAKPAK BHARAT	ditunda
6506	PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN	Dalam Proses
6118	PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN	Dalam Proses
8011	PEMERINTAH KAB. PANIAI	Dalam Proses
5402	PEMERINTAH KAB. PASAMAN	Dalam Proses
5412	PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT	Dalam Proses
6514	PEMERINTAH KAB. PASURUAN	Dalam Proses
6409	PEMERINTAH KAB. PATI	Dalam Proses
8212	PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	Data tidak lengkap
8017	PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	Data tidak lengkap
6405	PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN	Dalam Proses
5306	PEMERINTAH KAB. PELALAWAN	Dalam Proses
6411	PEMERINTAH KAB. PEMALANG	Dalam Proses
6910	PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA	Dalam Proses
5675	PEMERINTAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Dalam Proses
5909	PEMERINTAH KAB. PESAWARAN	Dalam Proses
5406	PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN	Dalam Proses
5102	PEMERINTAH KAB. PIDIE	Dalam Proses
5118	PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYA	Dalam Proses
7301	PEMERINTAH KAB. PINRANG	Dalam Proses
7103	PEMERINTAH KAB. POHUWATO	Dalam Proses
6525	PEMERINTAH KAB. PONOROGO	Dalam Proses
6604	PEMERINTAH KAB. PONTIANAK	Data tidak lengkap
5911	PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU	Dalam Proses
6515	PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO	Dalam Proses
6706	PEMERINTAH KAB. PULANG PISAU	data tidak lengkap
7907	PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI	Dalam Proses
8035	PEMERINTAH KAB. PUNCAK	Data tidak lengkap
8010	PEMERINTAH KAB. PUNCAK JAYA	Data tidak lengkap
6417	PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA	Data tidak lengkap
6422	PEMERINTAH KAB. PURWOREJO	Ditunda
5803	PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONG	Dalam Proses
5308	PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIR	Dalam Proses
7714	PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO	Dalam Proses
6601	PEMERINTAH KAB. SAMBAS	Dalam Proses
5217	PEMERINTAH KAB. SAMOSIR	Dalam Proses
6505	PEMERINTAH KAB. SAMPANG	Dalam Proses
6602	PEMERINTAH KAB. SANGGAU	Data tidak lengkap
8019	PEMERINTAH KAB. SARMI	Dalam Proses
5506	PEMERINTAH KAB. SAROLANGUN	Dalam Proses
6610	PEMERINTAH KAB. SEKADAU	Dalam Proses
5805	PEMERINTAH KAB. SELUMA	Dalam Proses
6401	PEMERINTAH KAB. SEMARANG	Dalam Proses
7806	PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT	Data tidak lengkap
7807	PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	Dalam Proses
6201	PEMERINTAH KAB. SERANG	Dalam Proses
5218	PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI	Dalam Proses
6712	PEMERINTAH KAB. SERUYAN	Dalam Proses
5309	PEMERINTAH KAB. SIAK	Dalam Proses
7008	PEMERINTAH KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO	Dalam Proses
7317	PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG	Dalam Proses
7706	PEMERINTAH KAB. SIKKA	Dalam Proses
5205	PEMERINTAH KAB. SIMALUNGUN	Data tidak lengkap
5109	PEMERINTAH KAB. SIMEULUE	Data tidak lengkap
7310	PEMERINTAH KAB. SINJAI	Dalam Proses
6603	PEMERINTAH KAB. SINTANG	Dalam Proses
6510	PEMERINTAH KAB. SITUBONDO	Dalam Proses
6302	PEMERINTAH KAB. SLEMAN	Dalam Proses
5404	PEMERINTAH KAB. SOLOK	Dalam Proses
7319	PEMERINTAH KAB. SOPPENG	Dalam Proses
8202	PEMERINTAH KAB. SORONG SELATAN	Dalam Proses
6426	PEMERINTAH KAB. SRAGEN	Dalam Proses
6709	PEMERINTAH KAB. SUKAMARA	Dalam Proses
6427	PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO	Ditunda
7712	PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT	Dalam Proses
7717	PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT DAYA	Dalam Proses
7719	PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH	Dalam Proses
7711	PEMERINTAH KAB. SUMBA TIMUR	Data tidak lengkap
7605	PEMERINTAH KAB. SUMBAWA	Dalam Proses
7607	PEMERINTAH KAB. SUMBAWA BARAT	Dalam Proses
6507	PEMERINTAH KAB. SUMENEP	Dalam Proses
8027	PEMERINTAH KAB. SUPIORI	Dalam Proses
6807	PEMERINTAH KAB. TABALONG	Dalam Proses
7508	PEMERINTAH KAB. TABANAN	Dalam Proses
7315	PEMERINTAH KAB. TAKALAR	Dalam Proses
7306	PEMERINTAH KAB. TANA TORAJA	Dalam Proses
6810	PEMERINTAH KAB. TANAH BUMBU	Dalam Proses
5407	PEMERINTAH KAB. TANAH DATAR	Dalam Proses
6802	PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT	Dalam Proses
6204	PEMERINTAH KAB. TANGERANG	Dalam Proses
5906	PEMERINTAH KAB. TANGGAMUS	Dalam Proses
5502	PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Dalam Proses
5509	PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	Data tidak lengkap
5204	PEMERINTAH KAB. TAPANULI TENGAH	Dalam Proses
5208	PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA	Dalam Proses
6803	PEMERINTAH KAB. TAPIN	Dalam Proses
6111	PEMERINTAH KAB. TASIKMALAYA	Dalam Proses
5507	PEMERINTAH KAB. TEBO	Dalam Proses
6407	PEMERINTAH KAB. TEGAL	Data tidak lengkap
8205	PEMERINTAH KAB. TELUK BINTUNI	Dalam Proses
6420	PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG	Dalam Proses
7704	PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	Dalam Proses
7703	PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	Dalam Proses
5212	PEMERINTAH KAB. TOBA SAMOSIR	Dalam Proses
7209	PEMERINTAH KAB. TOJO UNA UNA	Dalam Proses
8018	PEMERINTAH KAB. TOLIKARA	Data tidak lengkap
7326	PEMERINTAH KAB. TORAJA UTARA	Dalam Proses
6520	PEMERINTAH KAB. TRENGGALEK	Dalam Proses
6528	PEMERINTAH KAB. TUBAN	Dalam Proses
5905	PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANG	Dalam Proses
6518	PEMERINTAH KAB. TULUNGAGUNG	Dalam Proses
7303	PEMERINTAH KAB. WAJO	Dalam Proses
7408	PEMERINTAH KAB. WAKATOBI	Data tidak lengkap
8026	PEMERINTAH KAB. WAROPEN	Data tidak lengkap
6429	PEMERINTAH KAB. WONOGIRI	Dalam Proses
6421	PEMERINTAH KAB. WONOSOBO	Data tidak lengkap
8016	PEMERINTAH KAB. YAHUKIMO	Data tidak lengkap
8031	PEMERINTAH KAB. YALIMO	Data tidak lengkap
6607	PEMERINTAH KAB.BENGKAYANG	Dalam Proses
6608	PEMERINTAH KAB.LANDAK	Dalam Proses
7314	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Dalam Proses
7720	PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA	Dalam Proses
6175	PEMERINTAH KOTA BEKASI	Dalam Proses
6172	PEMERINTAH KOTA BOGOR	Dalam Proses
6473	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	Dalam Proses
7871	PEMERINTAH KOTA AMBON	Dalam Proses
6972	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN	Dalam Proses
5172	PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	Dalam Proses
6171	PEMERINTAH KOTA BANDUNG	Dalam Proses
6179	PEMERINTAH KOTA BANJAR	Dalam Proses
6872	PEMERINTAH KOTA BANJAR BARU	Dalam Proses
6871	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	Dalam Proses
8171	PEMERINTAH KOTA BATAM	Dalam Proses
5871	PEMERINTAH KOTA BENGKULU	Ditunda
7672	PEMERINTAH KOTA BIMA	Dalam Proses
5273	PEMERINTAH KOTA BINJAI	Data tidak lengkap
6576	PEMERINTAH KOTA BLITAR	Dalam Proses
6973	PEMERINTAH KOTA BONTANG	Dalam Proses
5471	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	Dalam Proses
6272	PEMERINTAH KOTA CILEGON	Dalam Proses
6177	PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Dalam Proses
7571	PEMERINTAH KOTA DENPASAR	Ditunda
6176	PEMERINTAH KOTA DEPOK	Dalam Proses
5373	PEMERINTAH KOTA DUMAI	Dalam Proses
7171	PEMERINTAH KOTA GORONTALO	Dalam Proses
5278	PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI	Data tidak lengkap
8072	PEMERINTAH KOTA JAYAPURA	Dalam Proses
7471	PEMERINTAH KOTA KENDARI	Dalam Proses
7074	PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU	Dalam Proses
7771	PEMERINTAH KOTA KUPANG	Dalam Proses
5673	PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU	Dalam Proses
6578	PEMERINTAH KOTA MADIUN	Ditunda
6475	PEMERINTAH KOTA MAGELANG	Dalam Proses
7371	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Dalam Proses
6573	PEMERINTAH KOTA MALANG	Dalam Proses
7071	PEMERINTAH KOTA MANADO	Dalam Proses
7671	PEMERINTAH KOTA MATARAM	Dalam Proses
5971	PEMERINTAH KOTA METRO	Dalam Proses
6572	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO	Data tidak lengkap
5475	PEMERINTAH KOTA PADANG	Dalam Proses
5472	PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG	Dalam Proses
5672	PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM	Dalam Proses
5671	PEMERINTAH KOTA PALEMBANG	Ditunda
7373	PEMERINTAH KOTA PALOPO	Data tidak lengkap
7271	PEMERINTAH KOTA PALU	Dalam Proses
5771	PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG	Dalam Proses
7372	PEMERINTAH KOTA PAREPARE	Dalam Proses
5477	PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	Dalam Proses
6574	PEMERINTAH KOTA PASURUAN	Dalam Proses
5476	PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH	Dalam Proses
5371	PEMERINTAH KOTA PEKANBARU	Dalam Proses
6671	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	Dalam Proses
5674	PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH	Data tidak lengkap
5171	PEMERINTAH KOTA SABANG	Data tidak lengkap
6472	PEMERINTAH KOTA SALATIGA	Dalam Proses
6971	PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	Dalam Proses
5473	PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO	Dalam Proses
6471	PEMERINTAH KOTA SEMARANG	Dalam Proses
5276	PEMERINTAH KOTA SIBOLGA	Dalam Proses
6672	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	Dalam Proses
5474	PEMERINTAH KOTA SOLOK	Data tidak lengkap
8271	PEMERINTAH KOTA SORONG	Dalam Proses
5572	PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH	Dalam Proses
6571	PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Dalam Proses
6476	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	Dalam Proses
6271	PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Dalam Proses
6274	PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN	Dalam Proses
5275	PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI	Dalam Proses
8172	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG	Dalam Proses
8471	PEMERINTAH KOTA TARAKAN	Dalam Proses
6178	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	Dalam Proses
5272	PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI	Dalam Proses
6474	PEMERINTAH KOTA TEGAL	Dalam Proses
7971	PEMERINTAH KOTA TERNATE	Dalam Proses
7972	PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN	Dalam Proses
7073	PEMERINTAH KOTA TOMOHON	Dalam Proses
7872	PEMERINTAH KOTA TUAL	Dalam Proses
6371	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	Dalam Proses
7500	PEMERINTAH PROVINSI BALI	Dalam Proses
6200	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Dalam Proses
5800	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Dalam Proses
6000	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Dalam Proses
5500	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	Ditunda
6100	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Dalam Proses
6400	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	Dalam Proses
6500	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	Dalam Proses
6600	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Dalam Proses
6800	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Dalam Proses
6700	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Dalam Proses
6900	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Dalam Proses
8400	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Dalam Proses
5700	PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	Dalam Proses
8100	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Dalam Proses
5900	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	Dalam Proses
7800	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	Dalam Proses
7900	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	Dalam Proses
7600	PEMERINTAH PROVINSI NTB	Dalam Proses
7700	PEMERINTAH PROVINSI NTT	Dalam Proses
8000	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	Dalam Proses
8200	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	Dalam Proses
5300	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	Dalam Proses
7300	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	Dalam Proses
7200	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Dalam Proses
7400	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Dalam Proses
5400	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Dalam Proses

sumber: panselnas.menpan.go.id dan sscn.bkn.go.id

BACA SELENGKAPNYA......................